Beranda Kepri Nestapa Tenaga Honorer, Ini Komentar Farhat Abbas

Nestapa Tenaga Honorer, Ini Komentar Farhat Abbas

Selasa 21 Juni 2022
Penulis: Muhammad Sukur

Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI), Farhat Abbas

KEPRI l lnvestigasipos.com – Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) Farhat Abbas menyanyangkan Pemerintah menghapus sekitar 410.000 tenaga honorer, padahal sudah menanti bertahun-tahun untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Melalui Partainya dia pun menyatakan protes atas kebijakan Pemerintah saat ini yang tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer. “Apakah memang tenaga mereka tidak dibutuhkan lagi, padahal sudah mencurahkan pikiran, tenaga dan waktunya tanpa imbalan yang wajar.

” Yang lebih mendasar lagi adalah, di manakah letak kemanusiaan pengelola negeri ini terhadap para tenaga honorer yang telah memberikan dedikasinya kepada negara,” ungkap Farhat melalui tulisannya kepada investigasipos.com.

Dalam perspektif kemanusiaan, menurut Farhat kebijakan penyetopan pengangkatan para tenaga honorer jelas merupakan kebijakan yang tidak manusiawi dan itu merupakan gambaran kebijakan yang mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Jika persoalannya karena negara diperhadapkan krisis keuangan, mengapa tidak dicarikan kerangka solusi krisis itu? Problem utamanya pada kondisi krisis keuangan, bukan existing tenaga honorer. Sungguh tidak bijaksana, problemnya pada krisis keuangan negara, tapi yang harus menanggung risiko para tenaga honorer.

“Ada kekeliruan berpikirnya Pemerintah dalam rumusan kebijakan itu, sementara kondisi krisis keuangan jika kita cermati terletak pada kegagalan menata-kelola keuangan negara disatu sisi pemerintah gagal menggali dan mengelola berbagai sumber penerimaan negara

“Sedangkan di sisi lain, membiarkan panorama kebocoran sumber-sumber penerimaan negara sebagai gambaran Pertamina yang diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan negara tapi yang terjadi adalah kerugiaan mencapai Rp 191 triliun,” ucapnya.

Baca juga :  SE” Penghapusan Honorer MenPAN-RB Bikin Resah, Coreng Nama Baik Presiden Jokowi

Publik sulit percaya, bagaimana mungkin Pertamina yang sangat captive pasarnya dan di lapangan juga menunjukkan serapan konsumsi yang tak pernah idle tapi harus rugi sebesar itu, padahal dalam waktu bersamaan subsidi sudah tidak dicabut.

Jangan salahkan gara-gara perkembangan harga minyak dunia yang bergerak naik, sementara saat harga pasar minyak dunia turun pemerintah diam. “Giliran rugi menjerit, giliran untung besar justru diam seribu bahasa,’ tutur Farhat yang juga seorang Advokat ini.

Dilihat dari sumber-sumber penerimaan negara menjadi masalah yang tidak match ketika kebijakan pnyetopan penggangkatan para tenaga honorer dikaitkan dengan problem penerimaan keuangan negara. Sebab, faktor utaman sejatinya ada pada ketidaktepatan mengelola sumber-sumber pemerimaan negara tesebut

Perlu kita catat, ketidaktepatan tata-kelola keuangan negara sangat mungkin terjadi karena penyalahgunaan. Hal ini berarti ada wilayah hukum yang harus ditegakkan secara disiplin. “Para pelaku penyalahgunaan kewenangan harus ditindak, ” terang kader PANDAI ini.

Selanjutnya, dalam kaitan kasus kerugiaan Pertamina yang mencapai Rp 191 triliun, tak pernah terdengar sikap pemerintah untuk menindak para petinggi BUMN raksasa itu. Dalam hal ini Komisaris Utama harus di minta pertanggungjawaban minimal keterangannya.

Kemudian terkait dengan hutang luar negeri, pemerintah tak pernah bersuara jelas bagaimana peruntukannya. Jika memang untuk membiayai sejumlah megaproyek seperti pembangunan rel kereta cepat Jakarta – Bandung, kenapa justru
pemerintah menyampaikan megaproyek itu berumber dari dana konsorsium asing.

Memang ada data yang menunjukkan alokasi utang luar negeri itu di antaranya untuk mengatasi krisis sosial-ekonomi akibat pandemi Covid-19, namun kita perlu mempertanyakan seberapa besar total dana untuk kepentingan social safety net itu? Dikisar hanya sekitar Rp 1.000 triliun.

Lalu, mengapa utang luar negerinya tercapat kisaran Rp 7.000 triliun? Bubungan utang luar negeri cukup besar itu dan minimalitas angka untuk kepentingan social ekonomi maka kontraksi itu menimbulkan kecurigaan tersendiri. Dugaan korupsi bukanlah mengada-ada minimal penggunaannya yang tidak efektif,” pungkasnya.

Baca juga :

 Nur Baitih: SE MenPAN-RB Soal Penghapusan Honorer Jadi Polemik

Sekali lagi lanjut Farhat, krisis keuangan negara yang dihadapi sejatinya merupakan akibat kekeliruan menata-kelola sumber-sumber penerimaan negara. Hal ini di satu sisi merupakan problem kompetensi meski Menteri Keuangan kita bereputasi dunia, tapi fakta bicara beliau gagal menunjukkan kinerjanya untuk keamanan sistem keuangan negara.

“Ajaibnya, kegagalan itu kemudian ditumpahkan kesalahannya dalam ragam penyetopan tenaga hononer dengan alibi negara tak punya uang. Ala maak., ini sebuah format kebijakan yang tak rasional,” centilnya

Ada hal yang sangat mendasar untuk kita catat secara serius. Para tenaga honorer dengan “gaji” yang sangat terbatas dan relatif tak wajar itu, sesungguhnya tergolong menjadi warga negara fakir-miskin. Bagi mereka yang telah berkeluarga, bisa tergambar beban hidupnya yang berat, menderita bertahun-tahun namun mereka masih bisa bertahan demi mengabdi kepada negara dan bangsa.

Yang perlu disoroti khusus adalah, kondisi ekonomi yang mereka sandang sebagai fakir-miskin dalam perspektif konstitusi (Pasal 34 UUD 1945) merupakan pihak yang wajib diperhatikan oleh negara. Karena itu, sikap pemerintah yang menyetop pengangkatan para tenaga honorer tergolong tidak menjalankan amanat konstitusi, dan itu jelas merupakan pelanggaran serius,” terangnya.

Karena itu lah pelanggaran ini tidak bisa dipandang sebelah mata kita harus
menyuarakannya secara lantang itu agar para wakil rakyat di parlemen melihat inkonstitusionalitas terkait penyetopan tenaga honorer tersebut. Selain di luar persoalan benturan kemanusiaan, juga prinsip konstitusi yang harus ditegakkan.

Mengingat jumlah korban penderita sampai 410 ribu tenaga honorer, dan jika dihitung jumlah keluarganya, maka total korban tidak akan kurang dari angka kisaran satu juta orang. Total korban ini sudah cukup kuat bagi parlemen untuk memproses posisi politik Presiden sebagai pengambil utama sebuah keputusan.

Jika parlemen diam saja atas pelecehan terhadap konstitusi, publik setidaknya para tenaga honorer cukup tahu itulah problem integritas dan ketidakmanusiaan para wakil rakyat kita. Juga cukup tahu, itulah problem kemanusiaan penguasa.

” Minimal para tenaga honorer sudah harus menyadari: stop dukung yang tidak menghargai hak-haknya. Jangan lagi mau dieksploitasi, ada pengkhianatan yang harus disadari. Kedepan lirik dan bergabunglah bersama para calon wakil rakyat yang siap memperjuangkan kepentingan para tenaga honorer. Dan insya Allah, kader PANDAI siap bersama kalian,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here