Respon Pernyataan Luhut, Sekjen MUI: Ibu Kota Baru Itu Sebenarnya Milik Siapa? Asing Ataukah Aseng

Respon Pernyataan Luhut, Sekjen MUI: Ibu Kota Baru Itu Sebenarnya Milik Siapa? Asing Ataukah Aseng

Senin, 02 Maret 2020, 10, 50 wib/ Kontributor- Editor: Muhamad Sukur

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas.

Investigasipos.com. JAKARTA
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas. merespon pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yg menyebut ada 30 investor besar yang berminat menggarap ibu kota baru di Kalimantan.

Anwar mempertanyakan, Ibu kota baru itu sebenarnya milik siapa? milik orang asing apakah aseng atau milik negara dn rakyat indonesia. Kita menyanyangkan, mengapa hal sebesar ini, pelaksanaanya kok tidak terbuka dan dibuka secara transparan.

Baca juga : Din Syamsuddin Kutuk, Tindakan Biadab Hindu Ekstrem di India

Niat Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu adalah rencana besar. Dimana ianya menyangkut hajat hidup orang banyak dari kehidupan berbangsa dan brnegara. Oleh karenanya, Rakyat perlu tahu. Karena yang akan dipindahkan itu adalah ibu kota negara,” terang Anwar. Senin (02/03/20) dilansir dr INews.

Semestinya, kata Anwar. Rakyat itu harus tahu secara baik alasan-alasan pemindahan ibu kota, mulai dari pemilihan lokasinya, tempat tanah yang akan dibangun punya siapa, apakah aman dari bencana alam seperti gempa bumi dan banjir serta dari mana uangnya.

“Katanya, pemerintah tidak punya uang, lalu uangnya dari mana? hal Inilah yang harus dijelaskan secara terbuka kepada rakyat, karena ini menyangkut masalah publik dan atau masalah dari seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas.

Baca juga : Pastikan Pilkada 2020 Berjalan Jujur dan Transparan, Ini Imbauan Ketua PWI Kepri

Semenyara itu, terkait pernyataan Luhut yang menyebut ada 30 investor baik dari dalam maupun luar negeri siap untuk mendanai ibu kota baru tersebut, Anwar tanyakan, bagaimana kesepakatan pemerintah dngan mereka. Sebagai masyarakat awam tentu muncul pertanyaan, yg dipindahkan ini ibu kota negara atau pusat bisnisnya.

Apakah dengan berpindahnya ibu kota ini, rakyat diuntungkan atau tidak. Karena selama ini diketahui bila investor sudah mau berinvestas itu berarti tingkat keuntungan yang akn mereka peroleh sudah jelas dan akn lebih banyak jatuhnya ketangan mereka dari pada kepada rakyat.

Kalau seperti itu nantinya, tentulah masyarakat akn bertanya, apakah ibu kota negara yang baru ini masih mncerminkan dari Negara RI yang seharusnya milik dari seluruh rakyat Indonesia. Atau itu adalah ibu kota negara yang dikuasai oleh asing dan aseng.Jika ini yang terjadi, tentu hal tersebut akan sangat kita sesalkan,” pungkas Anwar.

Recommended For You

Redaksi

About the Author: Redaksi

Media Investigasi Groups. Powered by Perwinsus.

1 Comment

  1. Terlalu banyak komen sinis terhadap pemindahan Ibukota RI, sementara kalau kita lihat saat ini kondisi Jakarta, tidak memungkinkan dapat diteruskan, dari tahun 1977, pemindahan Ibukota telah digadang gadang, dengan alasan permukaan tanah telah banyak penurunan lapisan tanah, dari permukaan laut.

    Sementara setelah itu, terjadi pembangunan jembatan layang dimana mana, yang mengakibatkan daya dukung tanah, semakin memiliki beban, dan saat pembangunan jembatan layang dan ruas jalan tol, yang mengakibatkan curah hujan yang mengakibatkan banjir, dimana resapan tanah juga tidak dipersiapkan.

    Kalau kita melihat dari Tahun 1975, perkembangan pembangunan diawali dari perumahan, gedung gedung pencakan langit dengan pondasi cakar ayam, dengan tapak yang sekelilingnya tidak memungkinkan membuat resapan air tanah, kemungkinan air tanah yang ada dibawah pondasi, termasuk kemampuan lapisan yang tidak mampu untuk mendukung beban dari setiap bangunan di atas tanah, tidak kecil kemungkinan, terjadi patahan tanah yang memungkinkan semakin menurunnya permukaan tanah jauh dibawah pemukaan laut.

    Hal ini dapat memungkinkan Jakarta sebagian besar akan rubuh, karena ketidak mampuan permukaan tanah menerima beban yang begitu berat, bahkan dapat kita lihat, seperti yang terjadi di Jepang, permukaan tanah membuka lebar, sehingga bangunan bangunan disekitarnya akan tertutup tertimbun oleh tanah dipermukaan.

    Jadi langkah untuk pemindahan Ibukota, sesegera mungkin harus dipindahkan, jangan sampai kita terlambat penanganan persoalan ini sedini mungkin. Jangan seperti yang sudah sudah, saat pesawat meng udara, tiba trouble terjadi, jangan dirunding untuk adakan rapat lagi untuk mengatasi, perintah yang harus kita berikan terhadap penumpang agar memberikan savety sesegera mungkin dikenakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *