Kritikan 100 Hari Masa Kerja Presiden & Wakil Pesiden RI, Jokowi – Maaruf
Senin, 27 Januari 2020, 11.00 Wib/ Kontributor: Arianto/ Editor: Muhamad Sukur
Investigasipos.com. JAKARTA – Sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu, hari ini pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin genap memasuki hari ke 100 masa kerjanya.
Berbagai tangapan dan kritikan baik positif maupun negatif bermunculan dari banyak kalangan. Salah satunya datang dari Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Harman.
Politisi Partai Demokrat ini dalam pandangannya menilai, saat ini Jokowi terlalu sibuk dengan agenda pelemahan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).
Baca juga : Jokowi Sebut, Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Butuh Pinjaman
“Jokowi di 100 hari pemerintahannya sibuk dengan agenda pelemahan sistematis terhadap KPK,” ucapnya kepada wartawan, Senin (27/01/2020).
Dia juga katakan, belum ada kemajuan signifikan dalam penegakkan hukum dan penuntasan kasus HAM dalam 100 hari pemerintahan Presiden dan wakil presiden RI, Jokowi – Maaruf.
Benny mengungkit soal Tragedi Semanggi dan penyiraman air keras Novel Baswedan sampai saat ini belum lagi terselesaikan,” ungkapnya.
Bahkan kasus-kasus baru bermunculan seperti dugaan korupsi Jiwasraya hingga dugaan suap yang melibatkan eks caleg PDI-P Harun Masiku dan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan yang muncul.
Baca juga : Mahfud: Ketegasan Jokowi Tak Pernah Berubah Terkait Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Benny juga menyinggung rencana pemerintah membuat omnibus law. Hingga saat ini belum ada draf omnibus law yang diserahkan pemerintah ke DPR. Omnibus law yang dijanjikan akan selesai dalam 100 hari juga enggak jelas batang hidungnya,” tutur Benny.
Selain itu, Pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar juga turut mengomentari 100 hari pemerintahan Jokowi – Maruf Amin.
Menurut Haris Azhar selama 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, tidak ada tanda positif baik di masalah HAM maupun korupsi.
“Tidak ada tanda-tanda positif, masih seperti dulu dan cenderung buruk. Beban pelanggaran HAM,” ucap Haris di Kejagung, Jakarta Selatan, hari ini, (27/1).
Baca juga : Resmikan Solar B30, Jokowi. Tahun Depan Kita Berlanjut ke B40
Dikatakan Haris, justru di era Jokowi-Maruf Amin, Haris Azhar menyoroti banyaknya kasus baru korupsi dan penanganannya juga bertambah.
“Di jaman dia (Jokowi) justru banyak kasus baru. Dulu penanganan korupsi dilawan balik sama koruptornya. Tapi jaman Jokowi difasilitasi dengan undang-undang yang baru,” tegasnya.
Rencana dan komitmen Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM menurut Haris Azhar tidak ada yang berhasil.
Sehingga dia menilai periode 100 hari Jokowi-Maruf Amin ini sudah mencerminkan bagaimana sisa 4 tahun ke depan yang lebih suram,” tuturnya.
