Beranda Berita Korupsi Sejumlah Pegiat Anti Korupsi Kepri Dukung Ketua Komisi II DPR, Desak Presiden...

Sejumlah Pegiat Anti Korupsi Kepri Dukung Ketua Komisi II DPR, Desak Presiden Copot Sofyan Jalil

Sejumlah Pegiat Anti Korupsi Kepri Saat menyurati Presiden, Kapolri dan KPK, terkait Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Pembebasan Hutan Lindung dan Kaaus Tanah Terlantar

Kamis , 21 Oktober 2021

Investigasipos.com l KEPRI –
Sejumlah Pegiat Anti Korupsi Berantas Mafia Tanah yang dikomandoi FKMTI dan Lembaga KPK Kepri menyatakan sikap, mendukung penuh langkah Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang desak Presiden copot Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Bentuk dukungan itu akan dipertegas Gabungan Pegiat Anti Korupsi Berantas Mafia Tanah melalui aksi unjuk rasa (damai red) yang digelar bersama warga Petani Lome, Desa Toapaya Utara, Kec Toapaya dan Desa Malang Rapat, Kec Gunung Kijang, Kab Bintan dalam waktu dekat.

“Kami sangat mendukung Pernyataan Ketua Komisi II agar Menteri ATR/BPN, Sofian Jalil di Copot, karena tidak peka dengan nasip rakyat kecil, khususnya bagi warga yang bertani di Lome dan Malang rapat, Bintan,’ Kata Pegiat Anti Korupsi Berantas Mafia Tanah Ketua Lembaga KPK Kepri, Kennedy Sihombing.

Kemudian, gara-gara tidak pernah memberikan sangsi dan mengambil alih atas ratusan ribu hektar lahan terlantar di Kabupaten Bintan, kami warga yang bertani yang memanfaatkan tanah terlantar ikerap kali di intimidasi dan di kriminalisasi oleh PT yang didiamkan BPN dan Aparat Penegak Hukum,” ungkap Ketua Kelompok Tani Wono Agung, Suwari, jumat (22/9)

Saat ini untuk menggungkap dugaan Persekongkolan Jahat oleh Oknum BPN dengan Perusahaan pihak kami melalui Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) sudah melaporkan hal ini kepada, Presiden, Kapolri dan KPK,” tegasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang Kritik Pengelolaan Konflik Tanah Pemberian izin HGU dan HGB kerap kesampingkan hak hukum atas tanah masyarakat.

Junimart menyarankan, agar Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab dia melihat, sering adanya konflik pertanahan antara masyarakat dengan para pengusaha yang jelas-jelas tidak mengelola dan menelantarkan tanahnya.

“Khususnya, akibat pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) serta Hak Guna Bangunan (HGB) kepada para pengusaha oleh Kementerian ATR/BPN. Hal tersebut kerap kali mengesampingkan hak-hak hukum atas tanah masyarakat,” tukasnya.

Selain itu diperparah pula dengan maraknya aksi mafia tanah yang justru melibatkan para oknum dari Kementerian ATR/BPN. yang selama ini diduga dibiarkan begitu saja oleh Menteri Sofyan Djalil.

“Permafiaan tanah ini diamini Sofyan Djalil, ada juga yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur. Menurut saya ini adalah buah dari pola pembiaran yang selama ini dilakukan oleh Menteri Sofyan Djalil,” ucap Junimart tegas.

Jika Sofyan Jalil tidak mau mengundurkan diri, Presiden Joko Widodo harus bertindak tegas mencopot jabatannya sebagai Menteri ATR/BPN. Sebab, pemberian HGU, HGB, dan izin lainnya yang diberikan beliau kepada pengusaha di beberapa daerah merugikn Triliyunan uang Negara dan Rakyat

“Temuan kami (Komisi II DPR RI) didaerah banyak tanah terlantar yang punya ijin HGU dan HGB dan tidak pernah dikelola sama sekali oleh Perusahaan namun tidak di ambil alih oleh Negara. Dengan sikap pembiaran seperti ini oleh BPN jelas-jelas telah merugikan Negar Rakyat,” pungkas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini. (Sukur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here