Beranda Nasional Terkait Pemungutan Jasa Labuh, Ini Pendapat Hukum Tim JKN

Terkait Pemungutan Jasa Labuh, Ini Pendapat Hukum Tim JKN

Kapal kapal yang berlabuh diperairan Kepri
Kapal kapal yang berlabuh diperairan Kepri

KEPRI. Investigasipos.com, Surat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Nomor: 120/3842/HUB/SET tanggal 27 Desember 2018 perihal, Permohonan Legal Opinion Pengelolaan dan Pungutan Jasa Labuh Jangkar, akhirnya mendapat tanggapan dari Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN). Ini merupakan surat kedua kalinya diajukan gubernur sebagai tindaklanjut hasil sidang non litigasi yang digelar sebelumnya.

Gubernur Provinsi Kepri H. Nurdin Basirun dalam pengajuan surat keduanya harus menyertakan legal opinion yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri karena, surat pertama yang diajukan tidak direspon oleh pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Kabid Kepelabuhan Dishub Kepri, Aziz Kasim Djou pada media ini mengatakan, ada beberapa pemahaman terkaiti UU Pelayaran dan wewenang Pemerintah Daerah yang sepertinya belum mau dimengerti oleh pihak Kemenhub RI. Hingga, Pemprov Kepri merasa perlu untuk memperkuatnya dengan legal opinion dari Tim JPN.

Sementara itu menurut Tim JPN, Pemerintah Daerah Provinsi Kepri punya kewenangan untuk mengelola dan memungut jasa labuh jangkar dalam wilayah yang menjadi kewenangannya tanpa harus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP). “Hasil sidang non litigasi sudah menjelaskan, kita (Pemprov Kepri) sudah berhak untuk mengelola jasa labuh jangkar,” tutur Aziz, Selasa (22/1/19) di kantornya.

Kabid Kepelabuhan Dishub Kepri, Azis Kasim Djou

Untuk menyikapi persoalan tersebut kata Azis, Pemprov Kepri sudah menerima hasil jawaban dari JKN. Ini analisanya ; “Mencermati dasar hukum yang digunakan oleh Kemenhub RI maupun Pemprov Kepri dapat kita analisa dengan menggunakan tata urutan dalam perundang-undangan, serta azas-azas hukum. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemprov Kepri memiliki kewenangan pada 0 sampai 12 mil wilayah laut, sedangkan pusat 12 mil keatas. Jika Pemungutan jasa labuh jangkar pada 0 sampai 12 mil ini dilakukan Kemenhub, maka sangatlah bertentangan dengan Asas Legalitas.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah disebutkan, objek Restribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ditambahkannya, penarikan Jasa Labuh oleh Kemenhub RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, tidak sesuai dengan asas Lex Specialis. Karena, telah diatur secara khusus dalam Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah.

PPada pasal 135 ayat (1) disebutkan,
Objek Restribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf g adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan
Pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Untuk mengelola dan memungut dalam bentuk layanan dibidang pelayaran dan kepelabuhan seharusnya Pemprov Kepri segera membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana terdapat dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Perda inilah sebagai dasar Pemprov Kepri mengelola dan memungut segala bentuk layanan dalam bidang pelayaran dan kepelabuhan. Kemudian, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), serta membentuk badan pengawasan atau melibatkan APIP dalam mengantisipasi kemungkinan timbulnya penyimpangan pengelolaan segala bentuk layanan dalam bidang pelayaran dan pelabuhan itu. (Red)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here