Kepulauan Riau
Tanjungpinang, Investigasipos.com – Hasil demo masyarakat tanggal 25 mei 2018 dan pertemuan di kantor gubernur Tgl 31 mey 2018
antara perwakilan masyarakat nelayan, kepala dinas lingkungan hidup dan kehutan prov kepri, atas kesepakatan tidak beroperasinya aktivitas penimbunan yang dilakukan oleh PT BAI sementara, tidak berjalan semestinya. (12/7/18)
Dalam hasil pertemuan di kantor gubernur Tgl 31 mey 2018 tersebut, kepala dinas lingkungan hidup dan kehutan prov kepri, Yerri suparna MM. mengeluarkan surat kepada pihak pimpinan PT BAI untuk menghentikan sementara aktivitas penimbunanya dilapangan.
Penimbunan pesisir pantai hingga ke laut serta alih fungsi menjadi kawasan bisnis terus mengancam pantai dan laut di beberapa daerah di Prov Kepri, terutama diwilayah Bintan.
Kurang lebih 3 kilometer reklamasi penimbunan pesisir pantai dan laut di galang batang yang dilakukan oleh PT BAI menjadi bukti nyata atas kerusakan ekosistem pantai dan laut yang ada.
foto reklamasi penimbunan 3 KM pantai dan laut dikalang batang
Penimbunan ini sudah semakin parah. Anehnya meski sudah di demo warga berkali – kali dan dihentikan sementara oleh pemerintah, PT BAI masih saja melakukan aktivitas penimbunan itu, ada apa ?
Instansi pemerintahan yang berwenang terkesan tak mampu berbuat banyak alias tak berkutik.
Kegiatan reklamasi laut Galang Batang disinyalir sarat kepentingan dan persekongkolan antara pejabat tertentu dengan pengusaha PT BAI
Bayangkan, meski sudah ada himbauan resmi dari Dinas Lingkungan hidup untuk menghentikan sementara aktivitas penimbunannya, tetap saja berjalan terus, sedikitpun kesepakatan itu tidak di indahkan oleh pemilik PT BAI.
Sebut saja Awang, warga tempatan. Saat Melihat adanya aktifitas penimbunan baru – baru ini yang di lakukan oleh PT BAI secara diam -diam, beliau segera memberi tahukanya kepada ketua LSM P2KN Prov Kepri Kennedy Sihombing. kamis 8 juli 2018.
foto Ketua Lsm P2KN (kiri) bersama tokoh masyarakat, menangapi atas laporan warga galang batang
Menanggapi laporan dari warga tersebut Ketua Lsm P2KN, Kennedy Sihombing Tokoh yang dikenal banyak membantu masyarakat ini, langsung menghubungi kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepri, Yerri.
Sehubungan atas laporan Ketua Lsm P2KN tersebut, Yerri merasa terkejut, lalu membuat surat resmi yang ditanda tanganinya, dan segera memerintahkan Roah untuk turun kelokasi PT BAI.
Perusahaan PT BAI abaikan kesepakatan bersama sebelumnya, atas laporan Lsm P2KN, Yerri langsung mengeluarkan surat teguran resmi yang tertanda kepala dinas Lingkungan hidup dan kehutanan pada Tgl 5 juli 2018.
ketua LSM P2KN kennedy sihombing bertemu dengan kepala dinas lingkungan hidup Prov Kepri, Yerri suparna MM. di ruang kerjanya.
Saat dihubungi oleh media Investigasipos.com, yerri membenarkan atas pembicaraanya dengan ketua LSM P2KN Prov Kepri Kennedy Sihombing tersebut.
foto Yerri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov Kepri
Ketika Yerri dikonfirmasi oleh awak media seputar pembicarannya dengan kennedy, bagaimana sikap nya menanggapi keangkuhan PT BAI dalam hal ini, jawaban Yerri gugup dan tak jelas.
Jawab jerri, Saya pun tak tau tentang aktivitas curi – curi yang dilakukan PT. BAI, Tapi akan saya suruh anggota kita untuk mengeceknya Kesana
Bagaimana tanggapan bapak atas kesombongan PT BAI yang tak menghiraukan himbauan surat resmi dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menghentikan sementara penimbunan tersebut ?
Jawab jerri ” eeee, saya mau rapat, Oh udah lah, saya udah memerintahkan anggota untuk turun, dengan nada yang gugup dan tak jelas.
Kemudian kami bertanya lagi.Bagaimana tanggaan bapak atas dugaan bahwa bapak sudah mendapat upeti dari PT BAI atas pelaksanaan lenimbunan ini. hingga mereka berani melangar himbauan bapak ?
Dengan nada kesal dan seperti menghindar beliau menjawab udahlah, besok saya pemerintahkan staf saya kesana tutupnya.
Foto aktivitas penimbunan pantai dan laut kalang batang
Sementara itu dalam kesempatan yang sama kami juga bertanya kepada Ruah staf kehutanan Prov Kepri yang ditugaskan sebelumnya kesana untuk mendata dan menegur PT BAI, terkesan memutar keadaan saat di konfirmasi alias tak jelas.
Membaca situasi yang semakin tidak terkendali itu, Ketua Lsm P2KN akan mengandeng WALHI pusat untuk menyelesaikan perkara ini.
” Saya akan menggandeng Wahana Lingkungan Hidup indonesia (WALHI) pusat untuk membantu menuntaskan permasalahan ini, ” tutup Ketua Lsm P2KN, Kennedy Sihombing. (Sukur)
