Natalius Pigai. Mantan Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM)
JAKARTA. Investigasipos.com, Mantan Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai membongkar dugaan kebobrokan kepemimpinan Presiden Jokowi dalam penanganan pembebasan Ustad Abu Bakar Ba’asyir, pada selasa malam (29/1/2019) di TV One.
Selain menuding politisasi pembebasan Ustad Abu Bakar Ba’asyir oleh tim pemenangan capres, cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Natalius juga mengkritik Presiden Jokowi yang tidak menyampaikan pemberian remisi kepada nara pidana koruptor Robert Tantular.
“Kenapa kok tidak pernah kita meributkan dan membicarakan tentang pembebasan Robert Tantular ?, malah kita lebih banyak berdialog tentang pembebasan ustad ABB,” ketus Pigai, saat menjadi salah seorang narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC)’ yang berjudul “Ustad Ba’asyir Bebaaas Tidaak ?.
Seharusnya kata Pigai, permasalahan korupsi yang dilakukan oleh Robert Tantular jauh lebih penting kita bahas dan bicarakan, karena sangat krusial. Apalagi kita sedang membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, seperti yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo di masa kepemimpinannya.
“Sungguh disayangkan, mengapa pemberitaan mengenai pembebasan Robert Tantular tidak ramai dibicarakan ?. Sementara kita menyadari, gara-gara korupsi orang-orang menderita, hidup miskin, menganggur dan sendi-sendi kehidupan pun rusak,” ucap Pigai.
Lanjut Pigai, apa bedanya dengan pemberitaan Ustad ABB. Apakah karena sang Ustad banyak pengikutnya, lalu permasalahan pembebasan dirinya ramai dibicarakan ?. Padahal kita tau, sesungguhnya Ustad Abu Bakar Ba’asyir sudah berhak bebas bersyarat pada Desember 2018 yang lalu.
Menurut pigai, orang yang sangat menderita saat ini adalah Ustad Abu Bakar Ba’asyir, karena hampir tiap detik media berbicara tentang dirinya terus. Sementara Robert melenggang bebas tanpa ada yang berkomentar,” kata Pigai.
Ditambahkannya lagi, media massa pendukung Jokowi mengekspos habis-habisan dan memfollow-up pembebasan Ustad Abu Bakar Ba’asyir, demi meningkatkan elektabilitas Jokowi. Padahal, ini proses hukum yang normal saja, yang kemudian dipolitisasi oleh Tim pemenangan Jokowi, dan akhirnya Jokowi tersandera,” tutur Pigai. (Sukur)
