Demi Kepentingan Masyarakat, Kennedi: PR Pemerintah, Bina dan Tertibkan Para Penambang Pasir ilegal

Kennedi Sihombing (tengah) bersama Bahar (Baju hitam) dan teman

Selasa, 30 Juni 2020, 09.00 Wib

BINTAN, Investigasipos.com. Banyaknya Aktivitas Penambang Pasir ilegal di Bintan, yang menjadi sorotan media tidak membuatkan Pemerintah untuk mengambil sikap membantu dan membina para penambang tersebut

Padahal tak dipungkiri, berapa banyak pula jasa mereka untuk kehidupan masyarakat. Belum lagi menciptakan lapangan kerja, kebutuhan infrastruktur pembangunan pun tak lepas dari sumbangsih mereka.

Kita salut dan meng-apresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak Kepolisian Polres Bintan. Yang tak ingin gegabah dalam menindaklanjuti persoalan aktivitas penambang pasir ilegal ini. Langkah tersebut sudah sangat benar dinilai oleh sebagian masyarakat.

“Sebagai Sosial kontrol, mulai dari Pemerhati Lingkungan, LSM, Ormas, dan Media yang mengikuti aktivitas kami, hendaknya dapat membantu para Penambang Pasir ilegal ini, agar mendesak Pemerintah untuk bisa mengeluarkan ijin tambang kami.

“Bukan malah menyudutkan dan menggoreng kami untuk ditutup dan di kriminalisasi,kan” ungkap Bahar (penambang pasir).

Ketidakpatuhan kami selama ini hingga disebut sebagai penambang pasir ilegal, seyokjanya adalah kesalahan pemerintah yang tak ingin membantu dan membina kami.

“Bukan saja Negara yang telah dirugikan karena tak membantu mengeluarkan ijin tambang rakyat, kami juga sakit dilapangan yang harus melayani ini, itu, dari unsur lainnya, karena kami dianggap ilegal,” ungkap Bahar Kepada Investigasipos.com.

“Demi Kepentingan Masyarakat Luas, sudah seharusnya Pemerintah mendudukkan persoalan ini, untuk menertibkan dan membina para pengelola tambang pasir Ilegal seperti kami ini, tentunya dibekali dengan ijin resmi,” tambah Bahar.

Menyikapi Hal ini, Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (L. KPK) Provinsi Kepri, Kennedi Sihombing menghimbau, mengajak Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membantu menduduk serta menuntaskan persoalan Penambang pasir ilegal yang sudah puluhan tahun ini agar mereka bisa tenang dan aman dalam bekerja.

“Demi Kepentingan Masyarakat, Pekerjaan Rumah (PR) untuk Pemerintah dan aparat penegak hukum, Bina dan Tertibkan Para Penambang Pasir ilegal ini,” tukas etua Lembaga KPK Prov Kepri ini.

Sebelumnya di beritakan Aktivitas tambang pasir ilegal yang sedang berjalan di Bintan, katanya meresahkan warga. Khususnya yang beroperasi di daerah RT, 01/ RW, 02, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur

Dari informasi masyarakat Kel Gunung Lengkuas yang ditrima Investigasipos.com menyebutkan, Pihak Kelurahan Gunung Lengkuas saat ini sudah bertindak memberikan peringatan kepada penambang pasir ilegal untuk dihentikan aktivitasnya.

Sementara itu atas kejadian ini, sangat disayangkan oleh Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (L. KPK) Prov Kepri, Kennedy Sihombing.

Dia katakan, Realisasi Penertipan dan Pembinaan terhadap para penambang ilegal, Khususnya untuk penambang pasir di Bintan seharusnya sudah terselesaikan oleh intansi Pemerintah terkait.

Tetapi, anehnya hingga saat ini, persolan tersebut masih saja diabaikan oleh Pemerintah mesti persoalan itu sudah kerapkali diberitakan oleh media, perihal aktivitas penambang pasir ilegal yang merusak lingkungan dan meresahkan warga.
Walaupun sesungguhnya para penambang pasir ilegal ini ingin memiliki ijin.

Melihat persoalan seperti ini, bukan masyarakat saja yang dibuat bingung, oleh pihak Pemerintah yang berwenang. Media, LSM dan Pemerhati lingkungan pun tak luput dari pembodohan persoalan ini,” tukas Kennedy.

Selain itu, Kasat Reskrim Polres Bintan, AKP Agus Hasanuddin juga menyampaikan, terkait aktivitas tambang  pasir ilegal yang masih beroperasi itu memang sudah tidak asing lagi.

Agus juga menuturkan, saat ini, Satuan tugas (Satgas) bencana alam Polres  Bintan sedang melakukan pendataan terhadap aktifitas pengerusakan terhadap alam.

“Bukan hanya kasus tambang pasir illegal, aktifitas lainnya yang merusak alam juga akan kita pantau. Apalagi saat ini sedang musim hujan, daerah kita rawan banjir dan tanah longsor.

“Nanti kita akan lakukan penindakan dan penertiban jika ditemukannya kesalahan, akan berhadapan dengan hukum,” ucap Agus.

Dia juga menyebutkan, pihaknya tidak mau gegabah dalam menuntaskan persoalan tambang pasir darat ilegal dikawasan Bintan ini.

Menurut Agus masalah sosial akan muncul bila penertibannya dilakukan suka-suka, tapi saya pastikan seluruh aktifitas tambang pasir di Bintan tersebut belum ada mengantongi izin,” ucap Kasat Reskrim Polres Bintan ini.

Agus juga menambahkan, Satgas Bencana Alam Polres Bintan juga akan mengkaji rencana penutupan tambang pasir secara permanen dengan memikirkan dampak- dampak yang ditimbulkan.

Nantinya kami bersama pihak pertambangan dan perizinan serta pemerintah akan melihat dan mencari solusi jika harus dilaksanakanya penertiban.

“Rencananya kita upayakan secara persuasif terlebih dahulu, jika mentok barulah kita lakukan penindakan,” tuturnya.

Pewarta: Muhamad Sukur

Recommended For You

Redaksi

About the Author: Redaksi

Media Investigasi Groups. Powered by Perwinsus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *