Disidak DPRD Bintan, Ini Alasan PT MIPI  Ketika Kesalahannya Diungkit 

Disidak DPRD Bintan, Ini Alasan PT MIPI  Ketika Kesalahannya Diungkit

Rabu, 19 Februari 2020, 20.00 Wib/ Tribunbatam/ Editor: M. Sukur

Investigasipos.com. BINTAN – Komisi II DPRD Bintan meyebutkan PT Manggrove Industry Park Indonesia (MIPI) yang telah beroperasi di Bintan ilegal. Hal itu disampaikan Ketua komisi ll DPRD Bintan, Fiven Sumanti saat menggelar sidak bersama anggota Komisi ll DPRD Bintan, Rabu (19/02/2020).

“PT MIPI ini ilegal, pasalnya, perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor ini dari awal beroperasi tidak memiliki IMB dan tidak ada satu pun izin yang telah terbit dan dipenuhi,” tutur Fiven di hadapan sejumlah wartawan.

Kalau menurut saya, saut anggota komisi ll DPRD Bintan yang lainnya di hadapan CEO PT MIPI Edy jafar, PT MIPI ini tutup saja dulu sampai izin-izinnya lengkap,” ucap sejumlah anggota komisi ll DPRD Bintan tersebut.

Sebelumnya, Inspeksi dadakan (sidak) ini dilakukan oleh anggota Komisi II DPRD Bintan karena informasi dari warga yg menyebut bangunan PT MIPI ini berdiri tanpa terlebih dahulu mengantongi izin.

Lalu menanggapi hal itu, Ketua Komisi II, Fiven Sumanti ditemani Wakil Ketua Komisi II DPRD Bintan, Indra Setiawan bersama anggota lainnya mendatangi lokasi bangunan PT MIPI tersebut.

Dalam sidaknya Fiven menyampaikan, pada dasarnya kami tidak menghalangi pihak PT MIPI dalam berinvestasi. Tapi haruslah mengikuti segala peraturan yang berlaku,” ucap Ketua komisi II ini.

Kami datang ke sini karena tupoksi kami adalah pengawasan dan juga menindak lanjut informasi yang berkembang di masyarakat,” tambah Fiven.

Sementara itu, CEO PT MIPI, Edy Jafar mengakui izin PT yang ia pimpin belum ada. Namun, perusahaan sudah berani beroperasi. Ia beralasan dengan broperasinya mereka dpt meningkatkan investasi dan membantu pengangguran.

Pernyataan tersebut, kembali ia sampaikan dan menjadi senjata CEO PT MIPI, Edy Jafar ini ketika komisi II DPRD Bintan melakukan sidak, Rabu (19/02/20).

Selain itu, Edy mengakui, hingga saat ini pihaknya hanya memperoleh izin expor – impor dari Kementrian Perdagangan saja. Sementarj Izin lokasi usaha di Galang Batang, Desa Gunung Kijang itu belum ada.

Dhadapan Dewan Jafar pun berdalih, meski belum meogantngi ijin, kami juga sudah membantu investor masuk ke Bintan. Kemudian kami juga membantu pemerintah mengurangi pengangguran,” ucapnya beralasan.

Menanggapi alasan itu, Wakil Ketua komisi II DPRD Bintan, Indra Setiawan , mengatakan bahwa, pihaknya datang ke lokasi ini hanya untuk menjalankan tugasnya sebagai pengawas. Dan untuk memastikan apakah benar gosip yang selama ini banyak dialamatkan ke DPRD Bintan itu benar atau salah.

“Kami datang kemari bersama media untuk meluruskan permasalahan dan gosip yang beredar. Kalau ada anggota Dewan yang menerima uang atau Kadis yang menerima uang silahkan katakan, supaya masyarakat atau pihak yang menyebar gosip itu tahu,”ungkapnya.

Menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi II DPRD Bintan, Indra Setiawan. Edy pun menepis bahwa tidak pernah ada memberikan uang kepada siapapun. Sebab perusahaan yang dikelolanya bukan yayasan sosial.

“Kami tidak ada memberikan uang kepada siapapun, karena secara logika kami ini bisnis, dan bukan yayasan sosial sehingga tidak mungkin kami kasih-kasih uang,” ungkapnya.

Selanjutnya, Komisi II DPRD Bintan menyebutkan bahwa PT Mangrove Industry Park Indonesia (MIPI) tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bintan, yakni di lokasi perkebunan.

“Nah kenapa jadi ribut-ribut, karena peruntukan lahan tidak sesuai dengan tata ruangnya. Maka seluruh izin pembangunannya tidak bisa diterbitkan,” tutur Ketua Komisi II DPRD Bintan, Fiven Sumanti, Rabu (19/2/2020).

Fiven juga menyebutkan, pada pihak PT MIPI bahwa pihaknya tidak menghalangi investasi. Namun peraturan yang berlaku harus ditegakkan.

“Kami tidak menghalangi investasi, tapi kami juga tidak ingin peraturan dilanggar. Kami datang ke sini karena tupoksi kami adalah pengawasan dan juga menindak lanjut informasi yang berkembang di masyarakat,” kata Fiven.

Fiven juga menyampaikan, terkait Izin mendirikan bangunan (IMB) Komisi II DPRD Bintan memberikan waktu kepada PT. MIPI dalam satu bulan.

“Kita memberikan waktu satu bulan kepada pihak PT.MIPI terkait izin tata ruang untuk mendirikan bangunan di lahan yang memang bukan diperuntukkan untuk industri. Bagaimana usahanya untuk memenuhi izin itu, pembangunan itu semua dan akan kita pantau,”ucapnya.

Ia juga menambahkan, terkait izin tata ruang pihak PT.MIPI juga mengaku sedang berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN tentang status lahan yang sudah dibangun, langkah dan solusinya bagaimana.

Begitu juga dengan Pemerintah Daerah, pihak PT. MIPI juga sedang berusaha berkoordinasi dengan Bupati Bintan.

“Inilah yang sedang ditempuh PT. MIPI. Ini masalah perizinan terkait tata ruang pembangunan. Kalaupun nanti ada aturan lain dari Kementerian ATR/BPN tentang mengubah statusnya inilah sedang ditempuh PT.MIPI,

CEO PT MIPI Bintan Ngaku Sudah Dapat Izin Ekspor & Impor dari Kemendag

Sejumlah pertanyaan bertubi-tubi dilontarkan Komisi II DPRD Bintan terhadap pihak PT. MIPI.

Mulai dari izin ekspor dan impor, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan lain sebagainya. Termasuk terkait apakah ada warga tempatan yang dipekerjakan ditengah PT. MIPI ini beroperasi.

Saat pertanyaan itu dilontarkan CEO PT.MIPI Edy Jafar mengakui, bahwa terkait izin ekspor dan impor PT.MIPI sudah mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan RI.

Sedangkan, terkait mempekerjakan warga tempatan pihaknya sejauh ini selalu akomodir untuk mempekerjakan warga tempatan yang ada di Bintan. Khususnya di lokasi perusahaan yang dipimpinnya.

“Tapi kalau terkait IMB PT. MIPI tidak ada dan hal ini kami memang salah sebelumnya, dan ini akan kami penuhi,”ucap Edy saat gelaran sidak yang dilakukan Komisi II DPRD Bintan di lokasi PT. MIPI, Rabu (19/2/2020).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Bintan, Indra Setiawan mengaku sangat menyayangkan pihak PT. MIPI yang mengabaikan aturan di daerah.

Pasalnya, pihak PT. MIPI terlihat sepele terhadap pemerintah daerah. Hal itu terlihat ditengah tidak adanya IMB.

Namun pihak PT. MIPI nekat mendirikan bangunan tanpa ada izin.

“Inilah yang tidak kami sukai dari cara kalian. Jangan seolah-olah di pusat kalian urus, aturan di pemerintah daerah kalian tidak laksanakan. Buktinya sudah terlihat, kalian beroperasi dan mendirikan bangunan tanpa ada izin,” tutupnya.

Recommended For You

Redaksi

About the Author: Redaksi

Media Investigasi Groups. Powered by Perwinsus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *