Gambar Rudi Chua
Investigasipos.com. Kepri. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Rudi Chua mengatakan. Bahwa selama ini sistem penempatan pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Kepri masih jauh dari sempurna. Jum’at (01/11/2019).
Pasalnya, fakta di lapangan menunjukkan faktor kedekatan dan faktor kekeluargaan lah yang masih mendominan memainkan peranan penting dalam penempatan posisi dalam karir seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Rudi Chua, Hal ini tentu akan menjadi masalah bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih, jika pegawai yang diberikan amanah jabatan tersebut akibat adanya hubungan khusus dan bukan karena prestasi ataupun kepangkatan.
“Memang terlihat hampir semua Pemerintah Daerah seperti itu, dalam mengisi posisi jabatan selalu mengedepankan nilai-nilai kedekatan, Kekeluargaan, Kenalan dan Kepentingan lainnya baik dalam promosi, mutasi maupun rotasi jabatan,” ungkap Rudi.
Akibat perilaku Pemimpin yang seperti ini, para ASN yang ingin mengembangkan karirnya terpaksa mencari jalan untuk mendekati kepala daerah, kepala dinas atau pun dewan yang diyakini dapat membantu mereka memuluskan langkahnya menuju jabatan yang ia inginkan.
Dan sudah barang tentu praktek ini akhirnya membawa mereka (ASN) terseret ke dalam pusaran-pusaran persaingan politik praktis, hingga menjurus ke praktek korupsi untuk menyenangkan figur yang menjadi pelindung dan penolong mereka,” jelas Rudi.
Kalau hal ini tidak juga di perbaiki, tambah Rudi. Kedepan kita pasti kehilangan ASN yang kompeten dan profesional karena semua mereka akan sibuk mengabdi kepada pusat kekuasaan yang bisa membantu karir mereka daripada melaksanakan tugasnya melayani rakyat dan negara.
Rudi juga menuturkan, untuk penempatan posisi jabatan di satu Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah seharusnya melibatkan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan juga melibatkan Sekda.
“Saya kira sangat layak dan patut jika hal ini kami (DPRD Kepri) pertanyakan kepada Plt Gubernur Kepri, sehingga akan terang dan jelas permasalahannya,” ucap Rudi.
Selain itu, Rudi juga menduga, bahwa rotasi dan mutasi pergantian pejabat yang dilakukan Plt Gubernur Kepri, Isdianto ini syarat dengan kepentingan politik. Dan ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang akan datang.
Jika saja dugaan saya ini benar, lanjut Rudi. Maka saya anggap Plt Gubernur ini gagal memahami birokrasi di pemerintahan dan tidak mengerti apa kerja dan fungsi ASN itu. ASN tidak bisa dibawa keranah politik. Jika mereka terbawa, sudah tentu mengganggu kualitas pelayanan kepada publik,” tutupnya.
(Wak Kur)
