Poto: Ketua Lembaga KPK Kepri, Kennedi Sihombing
Sabtu, 08 Januari 2022
Investigasipos.com l Kepri – Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut dan mengambil alih Sertifikat HGB/HGU tanah terlantar Perusahaan ditunggu masyarakat Kepri, Khususnya di Pulau Bintan.
Presiden pun diminta tidak hanya melihat laporan yang disampaikan oleh Kemen ATR/BPN saja, melainkan turun langsung meninjau lokasi tanah-tanah Perusahaan yang diadukan masyarakat selama ini sebagai lahan terlantar.
Hal itu ditegaskan Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga KPK) Kepri, Kennedi Sihombing lantaran masyarakat mengganggap hampir semua Oknum BPN didaerah terlibat bagian dari jaringan mafia tanah.
“Bagaimana laporan yang disampaikan Kemen ATR/BPN kepada Presiden Jokowi perihal tanah-tanah terlantar bisa akurat sedangkan oknum BPN nya banyak bermasalah diduga terlibat bagian dari jaringan mafia tanah,” ungkapnya.
Contoh sudah 3 kali Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Korwil Tanjungpinang – Bintan melaporkan secara lisan maupun tertulis adanya indikasi HGB/HGU tanah terlantar Perusahaan di Kepri, Khususnya di Kabupaten Bintan kepada Kanwil BPN Kepri dan Wamen ATR/BPN namun sampai saat ini laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti.
“Bukan saja dianggap telah bersekongkol dengan pihak Perusahaan, kami juga menduga laporan tentang data tanah terlantar yang disampaikan Kanwil BPN Kepri melalui Kemen ATR/BPN kepada Presiden tidak akurat,” pungkas Kennedi.
Tak lupa pihaknya dan teman-teman FKMTI juga mengucapkan apresiasi kepada Presiden yang telah gencar memerangi mafia tanah, salah satunya dengan kebijakan mencabut Sertifikat ijin HGB/HGU tanah terlantar Perusahaan.
“Apresiasi buat Presiden yang telah gencar memerangi mafia tanah salah satunya dengan mencabut Sertifikat ijin HGB/HGU tanah terlantar Perusahaan kembali kepada Negara,” tutupnya. (Sukur)
