Tambang Pasir di Natuna Tidak Menguntungkan Warga Tapi Cuan Buat Para Pejabat
NATUNA l Investigasipos.com – Ironis, meski sudah berjalan 1 (satu) tahun kegiatan eksport Tambang Pasir Slika di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ternyata tidak berdampak terhadap kesejahteraan warga di sana. Masyarakat: Tambang Pasir di Natuna Tidak Menguntungkan Kami Tapi Cuan Buat Para Pejabat.
Sebelumnya meskipun masyarakat Natuna sudah berteriak melalui corong media menolak beroperasinya Tambang Pasir Slika di Kawasan mereka karena takut akan akibat dan dampak buruk yang diterima di kemudian hari, seperti bencana lingkungan dan ancaman pulau akan tenggelam, tetap saja Pemerintah tidak peduli malah tetap memberikan Ijin tambang kepadai perusahaan tersebut.
Dari kabar angin yang ditampung redaksi media ini katanya, mulai dari pejabat Bupati Natuna, Gubernur Kepri, Menteri KKP hingga Oknum Pejabat Penegak Hukum diduga mendapat jatah persentase dari setiap hasil muatan pasir slika yang akan di eksport keluar negeri bahkan santer terdengar Tambang Pasir Slika ini kabarnya di bekap Oknum Pejabat Istana yang dekat dengan Presiden Joko Widodo.
“Benar atau Hoak, kabar yang kami dengar katanya mulai dari Bupati Natuna, Gubernur Kepri, Menteri KKP, Oknum Pejabat Penegak Hukum terkait diduga mendapat jatah persentase dari setiap hasil muatan pasir slika yang akan di eksport keluar negeri. Bahkan santer terdengar kabarnya Tambang Pasir Slika ini di bekap Oknum Pejabat Istana yang dekat dengan Presiden Joko Widodo,” ucap kabar angin yang didengar media ini.
Ada juga kabar angin yang katanya lebih mentereng yang juga berhasil ditampung media ini mengabarkan bahwa kegiatan eksport Tambang Pasir Slika di Natuna, menjadi lumbung uang bagi para pejabat yang berkuasa itu untuk merauf keuntungan yang katanya juga sebagai modal kampanye atas pencalonan diri mereka menuju kursi Bupati, Gubernur, Parlemen dan juga lainnya.
Saat ini guna memastikan informasi ‘Benar atau Hoak’ kabar angin yang ditampung dan diterima media ini dan ditambah lagi dengan sejumlah informasi data terkait besaran jumlah uang jatah yang diduga diterima masing-masing pejabat yang di maksud, Tim Investigasi media ini mencoba berkordinasi dengan Kordinator MAKI, Boyamin Saiman.
Dalam kordinasi melalui WA, Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta agar diberikan waktu beberapa hari untuk mempelajari kebenaran kabar informasi serta data dari sumber yang masuk terkait tentang aliran dana yang mengalir dari Perusahaan PT Penambang Pasir Slika kepada sejumlah pejabat.
Untuk diketahui, sebelumnya peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengungkapkan, ekspor pasir laut hanya berdampak kecil terhadap pendapatan negara. Sebaliknya, menghasilkan uang besar buat Pengusaha tambang.
Nailul mengatakan potensi nilai ekspor pasir laut mencapai Rp733 miliar, adapun, potensi pendapatan negara dari kebijakan ekspor pasir laut hanya mencapai Rp74 miliar. “Penerimaan negara dari kebijakan ekspor pasir laut ini sangat kecil, lebih banyak menguntungkan pengusahanya.
Hal yang serupa juga pernah disampaikan oleh Kementerian Keuangan yang mengatakan potensi pendapatan dari ekspor pasir laut itu cukup rendah,” tutup Peneliti Indef mengulangi penyampaian pihak kementerian keuangan beberapa waktu lalu.
Sementara itu, guna mengklarifikasi ‘Benar atau Hoak’ kabar angin itu pihak media ini mencoba menghubungi sejumlah nama-nama para pejabat yang dimaksud, namun hingga berita dimuat pihak media ini belum mendapatkan klarifikasi tersebut. (SK)
