Beranda Kepri MAKI Dorong KPK Terapkan TPPU dalam Kasus Cukai Rokok yang Melibatkan Eks...

MAKI Dorong KPK Terapkan TPPU dalam Kasus Cukai Rokok yang Melibatkan Eks Bupati Bintan

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman Pt. VIVA/Edwin Firdaus

Kamis, 11 November 2021

Investigasipos.com | Kepri – Kordinator Masyarakan Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mendorong KPK segera menindalklanjuti dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus dugaan korupsi cukai rokok dan minuman beralkohol yang melibatkan Exs Bupati Bintan Apri Sujadi.

Hal itu di sampaikannya usai menjawab konfirmasi Investigasipos.com terkait bagaimana upaya KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi cukai rokok dan minuman beralkohol yang melibatkan banyak pihak mulai dari mantan  Kepala daerah, mantan Wakil Bupati Bintan, Pejabat, Anggota DPRD Bintan, serta Oknum aparat penegak hukum sebagai saksi.

“Siapapun yang terlibat korupsi dan hasil korupsi itu disamarkan otomatis dikenakan pasal pencucian uang. Terkait banyak yang terlibat atau tidak itu sudah menjadi konsekwensi logis KPK memang harus menindaklanjutinya,” ucap Kordinator MAKI ini.

Baca juga :  Pekerjaan Proyek Preservasi Jalan KM 16 Simpang Gesek, Bintan Disorot

Saya memang selalu mendorong KPK menempelkan Kasus Korupsi dengan Kasus pencucian uang karena ini dalam rangka mencari kerugian-kerugian negara supaya dapat dikembalikan. Itu yang pertama, yang kedua agar hal ini menjadi epek jera karena dengan dikenakan pasal pencucian uang hukumannya akan semakin berat.

“Inilah yang harus ditelusuri KPK lebih lanjut apakah memang ada upaya untuk menyamarkan transaksi dan menyembunyikan hasil tindak pidana suap dan gratifikasi,” kata Boyamin melalui rekaman suara melalui WhatsApp (WA) Kamis (11/11/21) malam.

Eks Bupati Bintan, Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan Mohd Saleh H Umar menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi cukai rokok dan minuman beralkohol di Bintan pada 2016-2018 oleh KPK.

Baca juga :   Diusir PT BMW dari Lahan Hutan Lindung Milik Negara, Petani Lome Panen Melon di Wacopek

KPK memang memiliki sejumlah tantangan untuk mengusut dugaan TPPU tersebut karena sudah ada bukti dugaan pemberian dan pengiriman uang melalui rekening kepada sejumlah pihak (orang red).

Fakta-fakta pemeriksaan sejauh ini menunjukkan adanya dugaan pencucian uang kepada sejumlah pihak dengan cara transaksi melalui rekening yang diduga berasal dari suap dan gratifikasi dan sudah ada beberapa keterangan yang muncul di permukaan

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Eks Bupati Bintan Apri Sujadi bersama Plt Kepala BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan Mohd Saleh H Umar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengaturan cukai dan minuman alkohol di wilayah Kabupaten Bintan pada 2016-2018.

Baca juga :   Berjalan Tertib, Orasi Petani Direspon Positif Banyak Pihak

“Menetapkan tersangka pertama AS, Bupati Bintan periode 2016-2021. Kedua, MSU, Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Konferensi Pers, Kamis (12/8/21).

KPK menduga perbuatan mereka merugikan negara sekitar Rp 250 miliar. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Sukur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here