Beranda Nasional MK: Ini Syarat Napi Koruptor Bisa Ikut Pilkada

MK: Ini Syarat Napi Koruptor Bisa Ikut Pilkada

Gedung Mahkamah Konsitusi ‘MK’

Investigasipos.com, JAKARTA. Mahkamah Konsitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Uji materi yang diàjukan Perludem dan ICW terkait larangan mantan Narapidana ikut mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, MK memutuskan jeda selama lima tahun bagi mantan terpidana untuk ikut mencalonkan diri dalam pilkada.

Dalam diktum amarnya, Mahkamah Konsitusi (MK) mengubah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) tentang syarat calon kepala daerah.

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK), Anwar Usman. saat membacakan amar Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 memberi syarat bagi Exs (mantan) nara pidana bisa ikut dalam Pilkada apabila,

“Terpidana telah melewati masa hukuman selama 5 tahun pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kemudian, mantan nara pidana secara terbuka mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana,” Terang Anwar.

Syarat ini tidak berlaku bagi bekas terpidana tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik,” tutupnya.

Ariyanto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here