Investigasipos.com – Tanjungpinang, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun anggaran 2017 DPRD telah menyelesaikan tugasnya. Pansus memberikan sebelas rekomendasi yang dibacakan oleh juru bicara pansus Suryani, di sidang paripurna, di Gedung DPRD, Senin, (6/8/ 2018).
Dalam rekomendasi yang dilahirkan pansus kali ini adalah, meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri), agar mengurangi ketergantungan transfer dana pusat.
” Kami meminta agar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta OPD terkait harus berkerja optimal untuk menggali potensi pajak dan Retribusi daerah serta pendapatan lain- lain yang sah,” ungkap Suryani.
Suryani juga memberikan rapor merah kepada Dinas Perhubungan yang hanya mampu merealisasikan pendapatan dari retribusi daerah sebesar 0,03 persen saja.
” Pansus meminta agar kinerja Dinas Perhubungan menjadi catatan khusus untuk dapat diperhatikan dan ditindak lanjuti Gubernur, pinta Suryani lagi.”
Pansus juga melihat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dengan meningkatkan sistem pengendalian intern.
Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar Gubernur mengevaluasi dan menempatkan SDM yang tepat dan berkompeten dibidang pengelolaan keuangan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
” Disamping predikat WTP tersebut, Pansus mengharapkan sistem pengelolaan anggaran dan belanja daerah provinsi Kepulauan Riau sudah mengarah kepada sistem Akuntansi berbasis Teknologi Informasi atau E-Budgeting, tegas politikus PKS ini.”
Selain menyoroti anggaran, Pansus juga meminta agar Gubernur meninjau kembali keberadaan BUMD milik Kepri. Selama ini, BUMD dinilai tidak memiliki manfaat ekonomis, serta cenderung membebani anggaran daerah tanpa ada hasil.
” Pansus LPP merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk mereview keberadaan PT. Pembangunan Kepri dalam rangka likuidasi,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur Kepri Nurdin Basirun berjanji untuk menindaklanjuti rekomendasi dari pansus ini. “Kami akan pelajari setiap rekomendasi dan menindaklanjutinya, tutup Gubernur.”
Hms DPRD
