Semarang
Investigasipos,- Rapat Konsolidasi Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia Jawa Tengah (DPW PETANI Jateng) telah menghasilkan beberapa poin penting, Selasa (15/5).
Rapat yang dihadiri Ketua Umum Petani Satrio Damardjati dan Kepala Laboratorium Kedaulatan Pangan & Agrobisnis Kerakyatan (Lab. KPAK) Petani Unit Riau Sahat Mangapul Hutabarat.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPW Petani Jateng Dumadi Tri Restiyanto dan dihadiri oleh Ujang Sumbarjo Wakil Bendahara DPW Petani Jawa Tengah.
Ketua DPC Petani Kota Semarang Sosa Arinof dan Ketua DPC Petani Kabupaten Semarang Taif Maskuri. Kepala Sekolah Petani Jateng Winarso dan Kepala Badan Koordinasi Permodalan DPW Petani Jateng Galih Rilo.
Menurut Ketum PETANI Satrio Damarjadti menyampaikan beberapa hal dalam rapatnya. Yang pertama, ” Keluarga Besar Petani tetap konsisten dalam hal menjaga dan membumikan Ideologi Pancasila di dalam tubuh Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI).
Kedua, isu-isu penting persoalan pertahanan pangan semesta dan distribusi beras nasional. Dan yang ketiga, membangun kemitraan sebuah kemitraan permodalan atau investasi modal secara gotong royong sesuai cita-cita dan misi Petani untuk melakukan percepatan pembangunan basis-basis produksi bagi Petani “.
Ketua DPW Petani Jateng Dumadi Tri Restiyanto jugas menegaskan bahwa, ” Program-program Petani harus menitikberatkan dukungan kepada DPW Petani Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang membidani ide-ide dasar tentang Zero waste sistem yang dipelopori dengan kerjasama DPC Petani Kabupaten Kulonprogo dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo “.
Ide positif yang disampaikan oleh Peter relawan dan juga tenaga ahli lingkungan DPW Petani DIY juga menyampaikan pendapat, ” masyarakat dunia terutama Indonesia harus berpikir bahwa masa depan generasi mendatang harus diperhatikan dan dijaga oleh generasi saat ini.
Dimana lingkungan hidup harus dijaga kelangsungan ekologi dan menjaga ancaman pencemaran lingkungan dengan melakukan pengolahan limbah secara terpadu. Dalam hal ini Petani harus memulai dari dini dan awal agar persoalan limbah dan sampah tidak menjadi persoalan yang semakin pelik di kemudian hari “.
Pengurus DPW Petani Jawa Tengah berpendapat bahwa, ” Industrialisasi di Indonesia harus memperhatikan dampak eksternal dari Industri berupa sampah atau limbah. Disamping menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai pelayan aktifitas publik, swasta dan rakyat juga berperanan penting “.
i
Rapat tersebut juga menjelaskan kondisi siklus produksi Petani dari bahan mentah menjadi produk dan dikonsumsi, sisanya akan menjadi limbah tapi bila diolah kembali akan menjadi siklus daur ulang dikelola menjadi bahan mentah dan bahan baku industri kembali sehingga tidak meninggalkan bahan yang menciptakan gangguan ekologi lingkungan berupa pencemaran dikemudian hari.
Pengolahan limbah padat seperti Kaca dan plastik serta limbah cair harus dilakukan. Menurutnya pemerintah memiliki perusahaan air minum dan ternyata tidak memiliki perusahaan pengolahan limbah selama ini yang terjadi. Dalam hal ini perlu Instruksi Presiden atau disingkat INPRES untuk Perusahaan Daerah berupa BUMD bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus mengolah limbah cair dan padat.
Petani yang sudah memulai dengan ide dan percontohan di Yogyakarta siap dilibatkan dan mendampingi di daerah lain untuk secara Nasional, Wilayah, Cabang dan Kelompok Petani di seluruh Indonesia. Serta jajaran pengurus Petani di seluruh DPC Petani melakukan kerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten masing-masing. Khususnya di Jawa Tengah dimana kepadatan penduduk dan industrialisasi semakin meningkat dengan Pemerintah Kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
” Persoalan Impor beras belum dibahas mendetail mengingat sejauh mana kepentingan Impor beras dalam rangka stabilitas harga Beras di Indonesia. Pemerintah harus terbuka kapan impor dan kapan ekspor beras dilakukan. Apakah dilakukan oleh swasta, Pemerintah atau lembaga lain. Dan apakah impor ini merupakan barter dari surplus perdagangan atau kepentingan politik bilateral. Agar tidak terjadi spekulasi masyarakat tentang adanya proses impor beras di tengah pasar bebas Internasional “, ujar Peter.
