Beranda Hukrim Penimbunan Hutan Bakau Oleh PT. BAI, Kepala Desa Gunung Kijang Akal Akali...

Penimbunan Hutan Bakau Oleh PT. BAI, Kepala Desa Gunung Kijang Akal Akali Masyarakat

poto kawasan hutan mangrov yang sudah tertimbum oleh PT. BAI

Kepulauan Riau

Investigasipos.com -Bintan, Melalui Surat keputusan menteri perhubungan Repblik Indonesia NO KP 627 thn 2018. Ternyata izin perpanjangan reklamasi yang dilakukan oleh PT. BAI sudah ada. (22/5)

Hal ini dibenarkan, Uripno. pihak perwakilan dari Kementerian Perhubungan, saat mengelar Pertemuan bersama Ketua LSM P2KN, Kennedi Sihombing. Pada tanggal 14 may 2018 lalu.

Sehubungan dengan hal ini Uripno. Menjelaskan bahwa, “Perpanjangan reklamasi PT. BAI tersebut sudah ada. Yaitu melalui Surat keputusan menteri perhubungan Repblik Indonesia NO KP 627 thn 2018.

Pemberian Izin itu diantara nya, pekerjaan Reklamasi perairan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan ploting pelabuhan kijang, dengan titik Koordinat (A) 0054’52’09’N/ 104’39’35’77” E. (B) 0054’50’27’N/ 104’39’26’65” E,” Paparnya.

poto Ketua Lsm P2KN Kennedi dan Sugiarto

Pekerjaan Reklamasi ini isi luasnya + 55’89 Hektar. Dengan kordinat NPWP : 03’235’744’4-044’000, di tetapkan oleh Kementerian perhubungan jakarta, pada tgl 11 April 2018, ttd Budi karya sumadi.Salinan dengan aslinya yang bertanda tangan kepala Biro humas wahyu adji.H.SH,” Tuturnya.

Ketua LSM P2KN, Kennedi Sihombing. Pada Media ini Menjelaskan, mantan kepala BPN kabupaten bintan, Sugiarto. Mengatakan padanya bahwa, Sudah diterbitkanya sertifikat HGU PT. BAI seluas 200 hektar di dalam lokasi yg mau di buat semelter dan pelabuhan tersebut

Namun, mengenai hutan Bakau yang telah ditimbun oleh PT. BAI, Sugiato menghimbau kepada pihak pemerintah, agar mengecek kembali dasar surat yang diterbitkan oleh kepala desa gunung kijang, karena kok bisa kawasan hutan Bakau ada sertifikatnya,” Ucap Kennedi saat mengkonfirmasi Suguarto.

Semebtara itu, Pak Jahe kepada media ini mengatakan “Sudah Berkali kali pihaknya mengajukan pengurusan surat tanah kepada Kepala Desa, namun tidak pernah di tanggapi. Dengan alasan tidak bisa terbitnya surat tersebut, karena lokasi tanah kami hutan Bakau.

Tetapi setelah adanya permasalahan yang terjadi di Lokasi penimbunan hutan Bakau oleh PT. BAI, ternyata sudah banyak lahan Bakau yang di terbikan suratnya oleh Kepala Desa, ada apa dengan pak Kades,” kok PT. BAI bisa kami tak bisa,” Tanya pak jahe.

Menangapi permasalahan dan pengaduan dari masyarakat ini, Ketua LSM P2KN Prov Kepri, Kennedi Sihombing meminta pada pihak pemerintah dan penengak hukum, untuk mengusut tuntas permasalahan in, dan perlu di cek ulang ganti rugi lahan di kawasan hutan Bakau yang ditimbun oleh PT. BAI Ratusan hektar tersebut.

“apakah yang menerima gantirugi itu masyarakat, Atau Kepala desa, Atau oknum Pemerintah Daerah ? Karna di duga kuat banyak penyimpangan dan pelangaran undang undang. atas hal ini,” kata Ketua LSM P2KN.

Kennedi juga meminta pemerintah daerah dan pusat serta penengak hukum segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak- pihak yang bermain dan menerima ganti rugi di kawasan hutan Bakau yang sudah tertimbun kurang lebih 3 km kearah laut tersebut.

Hal ini sudah mengangkangi undang undang Repoblik Indonesia nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil serta peraturan presiden no. 122 tahun 2012 tentang tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil,” Tutup Kennedi.(Skr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here