Beranda Aparatur Mediasi di Polres Bintan, Warga mengaku Polisi Tidak Membela Hak Petani

Mediasi di Polres Bintan, Warga mengaku Polisi Tidak Membela Hak Petani

Poto warga (Petani) di Lome Bintan

Selasa, 27 April 2021

Investigasipos | BINTAN – Meski telah tertulis dalam Peraturan UU Pokok Agreria no 5 tahun 1960 pasal 27, 34 dan 40, Hapus antara lain karena di telantarkan dan di tambah PP no 11 tahun 2010, tentang pemanfaatan tanah telantar demi kemakmuran rakyat Indonesia di NKRI. Tetap saja penegakan hukum masih berpihak kepada Perusahaan bukan kepada negara dan masyarakat.

Hal itu terlihat jelas sewaktu kepolisian Polres Bintan tidak merespon masukan warga atas dugaan pelanggaran UU Agreria yang telah dilakukan PT BMW saat digelar rapat mediasi tertutup antara petani dengan pihak PT di Mapolres Bintan pada senin (25/4/21) pagi kemarin.

Usai acara, kepada media ini para petani mengaku, dalam rapat mediasi yang dipimpim langsung Kapolres Bintan itu sangat tidak adil dan merugikan hak petani serta negara. Polisi di anggap tidak berpihak karena tidak merespon keluhan dan masukan dari warga (petani red).

Poto hasil kebun petani memanfaatan tanah telantar milik. negara

“Walau pun tidak ada perjanjian tertulis yang kami tandatangani bersama. Bagi kami, larangan pihak polisi yang tidak membolehkan kami melakukan aktivitas sampai batas waktu yang tidak ditentukan di lahan negara yang kami manfaatkan adalah putusan sepihak, sarat penekanan dan melanggar Ham.

“Kami merasa rugi atas mediasi tersebut Polres Bintan tidak membantu dan memberikan solusi kepada kami (warga red). Jadi pihak mana yang mau bertanggung jawab atas tanaman dan ternak-ternak kami,” ketus Syaiful salah seorang petani.

Diketahui, sebelumnya kejadian itu bermula ketika PT BMW mengerahkan puluhan preman asal plores untuk menjadi tameng, menghadang dan menutup akses pintu jalan. Akibatnya, ratusan warga di Lome tidak dapat memasuki areal kebun tempat mereka bertani dan berternak.

Poto warga (Petani) di Lome Bintan

Kemudian peristiwa itu menjadi viral, berbagai kalangan anti korupsi pun ikut mendukung langkah para petani. Mereka menilai sikap arogan PT BMW yang mengadu domba warga dengan para Preman dapat memicu konplik sosial antara sesama. Salah satu pendapat itu di ucapkan langsung, Idris Hasibuan salah seorang dari aktivis Kontras.

Menurut Idris, perilaku PT BMW itu salah dan tanpak seperti penjajah, mengadu domba warga membenturkan para petani dengan preman -preman sewaan demi memenuhi hasrat dan keinginannya.

“Apa yang dilakukan PT BMW itu salah, perilaku tersebut adalah sifat para penjajah dan tindakan ini merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan konflik antar sesama,” tutur Idris yang juga seorang Advokat ini.

Poto warga (Petani) di Lome Bintan

Terpisah, Kordinator MAKI Boyamin Saiman juga menyampaikan, Persoalan  sengketa tanah yang disebabkan PT BMW modusnya hampir sama disetiap daerah ditanah air mereka kerap kali mengunakan jasa preman dn aparat untuk menekan dan mengintimidasi warga.

Menurut Boyamin, biasanya mediasi yang dilakukan Pemerintah atau Penegak hukum terkait persengketaan tanah antara warga dan PT BMW nantinya pasti tidak berjalan baik. Warga (petani red) tetap saja dirugikan. karena diduga semuanya telah diatur sesuai dengan rencana mereka.

“Saya yakin di Pulau Bintan proses mediasinya pasti seperti itu, penegak hukum (Polisi red) tidak akan mendengar usulan dan masukan warga. Sebaliknya polisi akan membela perusahaan meski mereka tau PT itu telah melanggar UU,” ungkap Boyamin.

Poto warga (Petani) di Lome Bintan saat orasi melawan BMW

“Mohon teman-teman didaerah melaporkan dugaan pelanggaran ini, kami dipusat akan mengawal dan membantu,” pungkasnya.

Memperoleh dukungan dari teman teman Pegiat anti Korupsi di Pusat, Pembina Petani Wono Agung Bintan Kennedi Sihombing mengucapkan terima kasih atas dukunganya tersebut.

Poto warga (Petani) di Lome saat gotongroyong mndirikan Mushola

Kennedi yang juga pegiat anti korupsi, Ketua Lembaga KPK Kepri ini sepakat akan secepatnya melaporkan dugaan pelanggaran ini kepihak yang berwajib.

“Terima kasih atas masukan dan dukungan teman- teman Kontras dan MAKI, Insyaallah secepatnya kami akan melaporkan dugaan pelanggaran ini,” tutup Kennedi. (Wak Kur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here