Kamis, 26 Mei 2022 Penulis : Muhammad Sukur
Kordinator MAKI, Bonyamin S (Pt CNN)
Kamis, 26 Mei 2022 Penulis : Muhammad Sukur
KEPRI l Kordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Bonyamin Saiman menyebut akan mendukung langkah Luhut Binsar Panjaitan (LBP), melaporkan Perusahan Kelapa sawit nakal kepada Presiden karena memiliki kantor pusat diluar negeri.
Bonyamin pun menyarankan agar Pemerintah mewajibkan Perusahaan Kelapa Sawit yang berada di Indonesia untuk memiliki kantor pusat di dalam negeri supaya potensi pendapatan pajak dari Perusahaan Kelapa Sawit tidak hilang.
“Sudah saatnya Pemerintah tegas. Jika para Pemilik Perusahaan Kelapa Sawit merasa keberatan, Presiden wajib membekukan ijin usahanya,” Ujar Bonyamin.
Seperti yang dibayangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dimana Perusahaan memiliki ratusan ribu hektar kebun Kelapa Sawit di Indonesia tapi pajaknya mereka bayar di luar Negeri.
“Bayangkan dia punya 300-500 ribu hektar headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh, kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia),” kata Bonyamin mengulang ucapan Luhut.
Saat ini sudah sepantasnya Pemerintah melakukan audit terhadap Perusahaan Minyak Kelapa Sawit dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya.
“Saya berharap Presiden Joko Widodo merespon cepat langkah LBP untuk menelaah dan mendata sampai ke hulu,” tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan melakukan audit terhadap Perusahaan Minyak Goreng Kelapa Sawit hingga kehulu.
Menurut LBP audit yang di lakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada, meliputi luasan kebun, hasil produksi dan lain-lain hingga tempat kantor pusatnya.
Kantor pusat Perusahaan Sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak. Masih banyak Perusahaan Sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga akhirnya menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.
“Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng, Tidak. Saya akan langsung ke hulunya semua kelapa sawit itu harus kita audit, pungkas luhut kepada media, Kamis (26/5/2022).
“Bayangkan dia punya 300-500 ribu hektare, headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya diluar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh, kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia),” tutupnya.
