Beranda Kepri FKMTI Minta BPN Kembali Lakukan Pendataan Tanah Terlantar

FKMTI Minta BPN Kembali Lakukan Pendataan Tanah Terlantar

 

Foto Kebersamaan Sekretaris FKMTI, Irfan Antontrik, ST dan Rekan saat Melaporkan Prihal Tanah Terlantar

Sabtu, 24 Juli 2021

Investigasipos.com | Kepri – Sebelumnya, Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan (KBPP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Hotman Sidauruk mengatakan, Pembebasan tanah untuk proyek infrastruktur sampai saat ini masih menjadi persoalan utama yang dihadapi Negara.

Pada Hasil kajian Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyebutkan masalah pembebasan lahan menempati urutan kedua tertinggi setelah masalah perencanaan dan penyiapannya.

Meskipun sudah lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun masih banyak pihak yang menolak ketika tanahnya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur demi kemakmuran rakyat.

Negara didirikan demi kepentingan umum dan hukum adalah sarana utama untuk merealisasikan tujuan itu. Salah satu isu pokok yang sering dipermasalahkan adalah mengenai definisi kepentingan umum menyangkut semua sarana publik bagi berjalannya kehidupan yang adil dan beradab.

Terdapat perbedaan pengertian konsep kepentingan umum antara Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sebelumnya menjadi landasan hukum soal pertanahan dengan aturan yang terbaru yakni UU No 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dalam UU No.5/1960, konsep kepentingan umum tidak disebutkan secara jelas. Istilah kepentingan umum hanya digunakan sebagai legitimasi tindakan negara untuk mencabut hak rakyat atas tanah, terutama bagi tanah terlantar.

Hal itu termaktub dalam pasal 27, 34 dan 40 yang menyatakan bahwa hapus antara lain karena di terlantarkan. Penegasan ini dilakukan guna memberi masukan buat rakyat, hak-hak atas tanah bisa saja dicabut sesuai undang-undang.

Hal itu berbeda jika dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa tanah harus dipergunakan bagi sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Sekretaris Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Irfan Antontrik, ST menyatakan, saat ini tanah yang telah dikuasai atau di miliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasar perolehan tanah di beberapa tempat banyak dalam keadaan terlantar.

Foto Kebersamaan Sekretaris FKMTI, Irfan Antontrik, ST dan Rekan saat Melaporkan Prihal Tanah Terlantar

Menurut catatan FKMTI Tanjungpinang – Bintan, hingga tahun 2021 di Kepri, khususnya di Kabupaten Bintan pendataan tanah berpotensi terlantar sudah mencapai Ratusan ribu hektar, sebagian besar di luar kawasan hutan, dan sisanya di dalam kawasan hutan.

Penelantaran tanah menghambat pencapaian tujuan pembangunan, melemahkan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, menutup akses sosial ekonomi seperti pemukiman
Perumahan rakyat.

Oleh karena itu, atas nama Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Tanjungpinang – Bintan kami meminta kepada Pemerintah (BPN) untuk melakukan penataan kembali lahan atau tanah terlantar,” tegas Irfan.

Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Umum salahsatunya menyebutkan bahwa penyediaan tanah dapat digunakan untuk pertanian rakyat serta
pembangunan penataan permukiman kumuh perkotaan.

“Jika Pendataan tanah terlantar atau tanah cadangan negara dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Negara/Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan baik pasti Rakyat dan Negara tidak dirugikan serta tidak kesulitan dalam penataan tanah tersebut,” terangnya.

Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar, dapat digunakan sebagai lahan pertanian rakyat serta penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2011 pasal 106.

Penetapan kelayakan tanah yang dapat digunakan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, harus sesuai dengan peruntukan lahan sebagaimana yang telah diatur dalam RTRW kabupaten/kota.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan : untuk mengatasi kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat, mempercepat proses penyediaan perumahan yang dapat dikelola pemerintah daerah, dan memastikan ketersediaan ruang terbuka hijau di area perumahan dan kawasan permukiman.

Sasaran :

Pemahaman terhadap kriteria-kriteria tanah yang layak untuk pembangunan perumahan bagi MBR;

 

Foto Kebersamaan Sekretaris FKMTI, Irfan Antontrik, ST dan Rekan saat Melaporkan Prihal Tanah Terlantar

 

Data terkait tanah-tanah terlantar dan tanah cadangan umum negara yang layak bagi pembangunan rumah bagi MBR dapat terinventarisasikan;

Tanah terlantar dan tanah cadangan umum negara dapat didayagunakan untuk kepentingan umum;

Teroptimalisasinya penggunaan dan pemanfaatan tanah terlantar dan cadangan umum negara.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyediaan Tanah bagi Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;

Poto Logo FKMTI

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Metodologi

Pengkajian literatur dan peraturan perundang-undangan kebijakan terkait tanah terlantar, tanah cadangan umum, dan standar lingkungan rumah yang sehat dan layak;

Pengumpulan basis data tanah-tanah terlantar dan tanah cadangan umum negara;

Studi kelayakan tanah-tanah yang sudah ditetapkan terlantar untuk difungsikan sebagai kawasan permukiman;

Evaluasi dan sinkronisasi data terkait perumahan dan kawasan permukiman dengan Badan Pertanahan Nasional.

Sinkronisasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang untuk pengaturan pemanfaatan dan penggunaan tanah terlantar dan cadangan umum negara yang sesuai kebutuhan permukiman;

Penyusunan rekomendasi pemanfaatan tanah bagi pembangunan permukiman;

Sosialisasi kajian kelayakan penetapan tanah terlantar bagi pembangunan permukiman,” tutupnya. (Sukur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here