Kennedi: Diduga Sejumlah Perusahan Bauksit di Bintan Tak Setor Pajak Royality ke Kas Negara

Foto: Kennedi Sihombing saat dikonfirmasi awak media terkait Pajak Royalty Tambang Bauksit

Selasa, 02 April 2019, 12.00 Wib

BINTAN, Investigasipos.com – Ketua Lembaga Komando Pemberantas Korupsi (L.KPK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kennedi Sihombing menduga, ada sejumlah Perusahaan Tambang Bauksit yang beroperasi di Kabupaten Bintan tidak membayaran Pajak Royalitinya ke Kas Negara.

Untuk diketahui, bahwa mekanisme pembayaran pajak (Royalti) mineral logam ke Negara disetorkan pada saat perusahaan pemegang Izin melakukan kegiatan penjualan mineral,” ungkap Kennedi dihadapan sejumlah awak media, Selasa, (02/04/2019).

“Jika bukti pembayaran pajak (royalty) ke Negara tidak dapat dibuktikan oleh pihak perusahaan, maka dapat dipastikan negara mengalami kerugian atas pendapatan tersebut dan jika benar hal ini tergolong Korupsi,” kata Ketua L.KPK Kepri, Kennedi Sihombing.

Timbul pertanyaan, terkait kewajiban pembayaran pajak mineral logam royalty oleh 19 perusahaan yang beroperasi di Bintan, yang izinnya diterbitkan oleh DPM-PTSP, rekomendasi dr Dinas ESDM Kepri, apakah sudah menyetorkan pajak Royaltinya ke Kas Negara.

Menurut Kennedi, diperkirakan dari 19 IUP OP untuk penjualan Biji Bauksit yang telah diterbitkan izinnya, dapat mnghasilkan jutaan metrik ton pajak yang harus disetorkan ke Kas Negara. Haln itu sesuai PP No. 9 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral Logam.

Foto: Takbot dan Tongkang bermuatan Bijih Bauksit saat di Bongkar di Kapal Tengker China

“Jika dihitung, sungguh fantastis nilai yang seharusnya dapat diterima oleh Negara, jika dana tersebut di setorkan ke Kas Pajak Negara,”Kata Ketua Lembaga Komando Pemberantas Korupsi (L.KPK) Kepri, Kennedi S.

Kami meminta, “untuk Pejabat berwenang yang telah memberikan izin IUP OP kepada sejumlah pengusaha tambang penjualan Bijih Bauksit di Bintan agar teliti sebelum menerbitkan ijin tambang tersrbut, apalagi alasan untuk peruntukannya.

Dinas berwenang seperti ESDM juga perlu tau dan dapat melakukan pengawasan dalam pengoperasiannya. Jangan sampai izin yang diberikan malah melangar aturan undang- undang yang ada.

Dan kepada Gubernur Kepri, kami berharap, jika terbukti ada pejabat Dinas ESDM yang berkaolaborasi dalam menerbitkan izin tambang yang tak sesuai peruntukan nya agar dapat memberikan sanksi tegas. Sebab dari kelalaiannya tersebut, dapat menimbulkan kerusakan hutan dan kerugian Negara,” pungkas Kennedi.

Pewarta: Muhamad Sukur/ Editor: Rian

Recommended For You

Redaksi

About the Author: Redaksi

Media Investigasi Groups. Powered by Perwinsus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *