Beranda Berita Lingga Kasus Penganiayaan Anak Oleh Kades Pulau Bukit Masuk Pemberkasan di UPTD PPA...

Kasus Penganiayaan Anak Oleh Kades Pulau Bukit Masuk Pemberkasan di UPTD PPA Kepri

Kamis, 02 Mei 2022                                Penulis: Muhammad Sukur

Poto Keluarga Korban Penganiayaan anak dibawah umur dan Staf Patsos di Kantor UPTD PPA Provinsi Kepri

KEPRI l Investigasipos.com – Dugaan penganiayaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Kades Pulau Bukit, Amran. Dan sudah berproses sejak 26 maret 2022 lalu di Kepolisian Polres Lingga, Polsek Senayang masuk tahap pemberkasan di UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Usai Pemanggilan pertama pada senin 30 Mei 2022, UPTD PPA Prov Kepri kembali memanggil pihak korban untuk hadir pada hari ini, kamis 2 juni 2022 guna melanjutkan pengambilan keterangan. Hanya saja kali ini pengambilan keterangan itu dilakukan pihak Dinas Sosial  (Dinsos) Provinsi Kepri.

Dalam keterangannya, Pekerja Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak (Kementerian sosial) Dinsos, Ike Monika Putri Anatasia, S.Sos mengatakan, kasus ini diketahui oleh mereka setelah Polres Lingga meminta surat guna melengkapi berkas P19 berupa Laporan sosial, sesuai dengan UU SPPA No 11 tahun 2012

Pekerja sosial Dinsos Kepri ini juga mengaku, baru mengetahui laporan penganiayaan terhadap anak ini setelah kasus tersebut viral di face book KPAI dan selanjutnya mendengarkan bahwa laporan berkas perkara penganiayaan terhadap anak yang diajukan Polres Lingga ke Kejaksaan P19 di tolak untuk minta dilengkapi.

“Kejadiannya sudah dari bulan Maret 2022, kami baru mendapatkan informasi setelah adanya permintaan surat dari Polres Lingga untuk melengkapi berkas P19 berupa Laporan sosial,” ucap Ike kepada awak media ini di Kantor UPTD PPA Prov Kepri, rabu (2/6/22) pagi.

“InsyaAllah setelah pengambilan keterangan dari pihak korban ini, kami akan mengirimkan data laporannya kepada Polres Lingga, agar pemberkasan kasus tersebut lengkap dan di terima P21 untuk segera disidangkan,” tambahnya.

Untuk diketahui, dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014)

Menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan kata penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh “rasa sakit” tersebut misalnya diakibatkan mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.

Sedangkan Pasal yang Menjerat Pelaku Penganiayaan Anak diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/peganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU 35/2014:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Hingga berita ini dimuat pihak korban (anak dibawah umur red) yang didampingi orang tuanya masih diminta hadir pada esok hari 3 juni 2022 guna pemeriksaan dan konsultasi denga Psykolog.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here