Kejari Tetap Lanjutkan, Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Belanja Konsumsi DPRD Kota Batam

KepalaKejaksaan Negeri (Kajari) Kota Batam, Dedie Tri Haryadi

Senin, 22 Juni 2020, 17.30 Wib

BATAM – Investigasipos.com. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Batam, Dedie Tri Haryadi menyebutkan, akan tetap melanjutkan penanganan kasus dugaan korupsi anggaran konsumsi pimpinan DPRD Kota Batam periode 2017 – 2019 meski belum ada penetapan tersangka.

“Proses penyidikan masih terus berlangsung, belum ada penetapan tersangka. Namun sudah ada pengembalian uang dari 12 saksi yang sudah kami mintai keterangan,” ungkap kajari, Senin (22/06/2020) seperti dikutip dari Tribunbatam.id.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam  telah menggelar konferensi pers pada Rabu 18 Maret 2020 lalu. Kejari mencium adanya dugaan praktik korupsi di DPRD Kota Batam. Dugaan itu pada anggaran belanja dan minum tahun anggan tahun 2017 – 2019.

“Diduga, ada akal-akalan oknum di Sekretariat DPRD Kota Batam dalam membelanjakan anggaran konsumsi. Dari yang seharusnya tender melalui elektronik, namun dibuat petunjuk langsung (PL),” ujar Dedie menjelaskan.

Dia juga mengungkapkan ada tiga objek kegiatan fiktif yang ditemukan dalam penyidikan kasus ini. Objek yang pertama adalah, pertemuan pimpinan DPRD dengan media, baik elektronik, cetak maupun online.

Kegiatan tersebut dianggarkan makan dan minumnya. Namun pihaknya menemukan bukti bahwa kegiatan tersebut fiktif. Dan kawan-kawan media dijadikan bahan untuk penganggaran,” tegas Dedie didampingi Kasi Pidsus Hendarsyah Yusuf Permana.

Untuk objek yang kedua adalah kegiatan pertemuan pimpinan DPRD Kota Batam dengan masyarakat yang meminta audiensi.

Dan Objek yang ketiga pertemuan pimpinan DPRD Batam dengan Paguyuban atau Ormas. yang mengajukan audiensi. Itu semua dianggarkan kegiatan makan dan minumnya,” tegas Dedie

Meskipun ada yang mengaku telah bersalah dan berinisiatif akan mengembalikan uang itu, namun ada juga beberapa saksi yang tak mengakui perbuatannya tersebut dan mengaku tidak menerima hasil kejahatan itu.

“Perkara ini tetap berjalan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin agar penanganan kasus ini bisa berjalan cepat,” tegasnya.

Sementara itu, indikasi kerugian Negara dalam kasus ini sekitar Rp 2 miliar lebih. Adapun DIPA yang tercantum yaitu, tahun 2017 sebesar Rp 500 juta, tahun 2018 sebesar Rp 800 juta dan tahun 2019 sebanyak Rp 750 juta.

Kontributor Batam : Abdullah
Editor: Muhamad Sukur

Recommended For You

Redaksi

About the Author: Redaksi

Media Investigasi Groups. Powered by Perwinsus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *