Rahma Sampaikan, Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019
Selasa, 23 Juni 2020, 10.0
TG.PINANG – Investigasipos.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senin (22/06/2020).
Rapat dibuka oleh Ketua DPRD, Yuniarni Pustoko Weni, didampingi Wakil Ketua I, Ade Angga, Wakil Ketua II, Hendra Jaya, serta dihadiri 19 anggota DPRD Kota Tanjungpinang lainya.
Dalam penyampaian
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, secara umum Rahma jelaskan. Target pendapatan daerah tahun anggaran 2019 yaitu Rp 1.012.236.706.748,70, dengan realisasi sebesar Rp 985.973.161.680,70, atau sekitar 97,41 persen.
Khusus, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasinya sebesar Rp148.494.445.011,70, dari total anggaran sebesar Rp142.509.053.777,70 atau 104,20 persen dari jumlah yang ditargetkan.
Dijelaskan Rahma, realisasi belanja tahun anggaran 2019 adalah Rp1.031.762.080.224,00, atau 91,91 persen dari anggaran belanja sebesar Rp1.122.520.486.819,73.
Lampiran kedua ranperda ini juga terdapat perhitungan neraca daerah, di mana gambaran singkat mengenai neraca daerah menunjukkan posisi aset dan kewajiban ditambah ekuitas dana per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.839.341.352.919,26 atau naik sebesar Rp258.675.163.843,98 atau naik 16,00 persen dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp1.580.666.189.075,28.
Terdiri atas kenaikan aset lancar sebesar Rp110.868.524.623,98 dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp254.739.455.324,26 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp143.870.930.700,28.
Tahun 2019, Rahma menyampaikan, aset tetap pemko Tanjungpinang bertambah sebesar Rp240.773.430.065,00 yang terdiri dari nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.280.518.195.305,00, dibandingkan dengan nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.039.744.765.240,00.
Sebelum disampaikan laporan keuangan ini, lanjut Rahma, terlebih dahulu telah diaudit BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri.
“Alhamdulilah berkat usaha dan komitmen bersama dengan mengikuti aturan regulasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan keuangan pemko Tanjungpinang berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecuali (WTP) dari BPK RI.
Rahma menyatakan, laporan keuangan ini disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi, cukup dalam pengungkapan, efektif, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
“Kami bersyukur, Tanjungpinang telah enam kali berturut-turut mendapatkan penghargaan opini WTP dari BPK,” tutur Plt Wali Kota Tanjungpinang ini.
Rahma menyadari bahwa pelaksanaan APBD 2019 masih belum sempurna. Untuk itu, Rahma mengharapkan tanggapan, arahan, saran, dan kritik yang membangun agar dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja pemko ke depan. (Dis. info)
Editor: Muhamad Sukur
