Beranda Berita Bintan Kelompok Masyarakat Tani Bintan, Dukung Agreria Gandeng KPK Berantas Mafia Tanah

Kelompok Masyarakat Tani Bintan, Dukung Agreria Gandeng KPK Berantas Mafia Tanah

Foto: Pimpinan Lembaga K.P. K Kepri bersama Kelompok Masyarakat Tani di Bintan, 

Sabtu, 07 November 2020

Investigasipos.com| BINTAN. Kabar gembira buat Kelompok Masyarakat Tani di Kepri. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra menyampaikan, pihak kementerian Agraria dan Tata ruang akan segera mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas mafia tanah.

Berdasarkan usulan Johan Budi mantan Juru bicara KPK sekaligus anggota Komisi II DPR RI, saat ini Kementerian Agreria dan Tata ruang tengah mempersiapkan satgas mafia tanah bersama dengan pihak Kejaksaan Agung. Hal ini ini dilakukan guna menindak
keterlibatan oknum di internal BPN dalam kasus sengketa tanah.

Kementerian Agreria dan Tata ruang menyambut baik usulan untuk menggandeng lembaga antirasuah dalam mereformasi agraria. Termasuk terkait perkara penyelesaian sengketa tanah.

“Saya kira setuju tawaran mas Johan untuk kerja sama dengan KPK. Kita perlu dukungan semua pihak selain dengan polisi soal mafia tanah,” ujar Surya dalam siaran persnya, Sabtu (7/11/2020).

Sementara itu, Johan Budi yang juga pernah menjadi Plt Komisioner KPK menilai penyelesaian sengketa tanah terbilang rumit. Apalagi, sengketa tanah selalu melibatkan oknum internal BPN.

“Karena kalau berbicara mafia tanah, mohon maaf Pak Surya Tjandra, banyak oknum BPN yang bermain di sana,” ungkao Johan Budi.

Butuh Komitmen Semua Pihak
menyadari pemberantasan mafia tanah memang tidak semudah membalikan telapak tangan dan perlu dukungan semua pihak.

Dengan melibatkan KPK, diharapkan penyelesaian sengketa tanah selama ini bisa lebih mudah. Dan kedudukan tanah negara yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu tanpa dikelola juga dapat dikontrol dengan baik, jika tidak menjalankan fungsinya akan kita tarik kembali.

“Kalau dikaitkan dengan mafia tanah, memang kuat. Mulai dari tangan yang kelihatan dan tidak, bahkan tangan itu memengaruhi keputusan legal. Ini harus dibasmi dan perlu komitmen bersama,” pungkas Johan.

Sementara itu menyikapi kabar tersebut, Kelompok masyarakat Tani di Bintan menyampaikan apresiari atas langkah yang telah diambil oleh pihak kementerian agreria tersebut, dan berharap agar mafia tanah cepat diberantas.

“Berantas Mafia tanah yang mengunakan modus ijin HGB/HGU, namun tidak menjalankan fungsi dan peruntukannya. Selain menghambat perekonomian masyarakat mereka juga merugikan negara,” pungkas Sumarsono Salah satu Ketua Kelompok Tani di Bintan. (Wak Kur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here