Beranda Berita Tanjungpinang Ini Kata Pimpinan Lembaga K.P.K Kepri dan Bawaslu, Terkait Dugaan Kampanye Walikota...

Ini Kata Pimpinan Lembaga K.P.K Kepri dan Bawaslu, Terkait Dugaan Kampanye Walikota Rahma

Foto: Pimpinan Lembaga K.P.K 

Sabtu, 07 November 2020

Investigasipos.com| Tg-pinang.
Poto Walikota Tanjungpinang, Rahma bersama sejumlah ASN yang heboh di media sosial terkait dugaan kampanye terselubung yang mengkampanyekan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nomor urut 03 Ansar- Marlin, dengan modus membagi- bagikan masker kesetiap rumah penduduk mengundang reaksi negatif.

Pasalnya dari kegiatan tersebut masyarakat menilai, ada dugaan kampanye terselubung yang sudah dilakukan Rahma sebagai seorang Walikota aktif. Selain melanggar hukum, Rahma juga dianggap telah mencedarai sebahagian perasaan masyarakat, yang mana diantara mereka ada yang tak ingin jika paslon no 03 yang di usung Rahma dipilih menjadi Gubernur.

Kemudian menjawab pengaduan masyarakat, Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) Kepri, Kennedi Sihombing melalui Sekretaris Lembaga K.PK Kepri, Alfi Syahrin Arifin menegaskan, ada beberapa larangan dan sanksi bagi kepala daerah terkait praktek politisasi bantuan sosial penanganan Covid-19.

Dijelaskan Alfi, larangan dan sanksi itu telah diatur dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71, 73 dan Pasal lainnya.

Atas nama Pimpinan Lembaga K.P.K Kepri, Alfi juga meminta pihak Bawaslu melalui Sentra Gakumdu bisa bersikap tegas dalm menangani perkara ini.

“Kami berharap, Bawaslu melalui Sentra Gakumdu bertindak tegas. Secepatnya menuntaskan persoalan kasus ini,” ujar Alfi mewakili Pimpinan Lembaga K.P.K.

Terpisah, dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Bawaslu RI Abhan S.H, M.H menyampaikan, dalam UU Pilkada diatur bahwa Gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau wakil bupati, dan Wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon Pilkada.

“Dalam UU Pilkada diatur bahwa kepala daerah aktif dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Pilkada, “tukas Abhan dalam salah satu seminar beberapa waktu lalu.

Dalam pelanggaran Pemilu, tambah Abhan, Bawaslu dalam posisi sebagai pelaksana undang-undang tidak bisa melampaui batas kewenangan undang-undang, karena kalau kami melampaui UU tentu ada persoalan kode etik yang tidak profesional,” tutur Abhan.

Foto, Konfrensi Pets Bawaslu Kota Tanjungpinang

Selain itu, menyikapi perkara dugaan kasus kampanye Walikota Tg-pinang, Rahma. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tg-pinang, Muhammad Zaini mengatakan. Sesuai ketentuan, ada 3 hal yang mesti dilakukan terkait dugaan kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan Walikota Tg-pinang, Rahma.

1. Menemukan peristiwa pidana pemilihan
2. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti
3. Menemukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindak lanjuti dalam proses kajian pelanggaran pemilihan oleh pengawas, dan penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilihan.

Selanjutnya setelah Pembahasan Pertama ini, dilakukan proses penyelidikan selama 3 + 2 hari, dengan mengundang klarifikasi ke sejumlah pihak. Sentra Gakkumdu terus bekerja sesuai peraturan perundangan, maka perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan kembali,” pungkas Zaini.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada diundur dan rencananya digelar 09 Desember 2020 mendatang. (Wak Kur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here