Beranda Berita Bintan Kontroversi Tambang Pasir di Bintan, Kennedy: Pelaku Usaha Perlu di Bina

Kontroversi Tambang Pasir di Bintan, Kennedy: Pelaku Usaha Perlu di Bina

Kontroversi Tambang Pasir di Bintan, Kennedy: Pelaku Usaha Perlu di Bina

Penulis : Muhamad Sukur/ Editor : Dery Arsanta

Investigasipos.com, Bintan. Kurangnya Keseriusan Pemerintah berwenang dalam menggatur dan mendudukan persoalan perijinan Tambang pasir, Khususnya yang ada di Bintan, bikin masyarakat gundah.

Kontroversi Tambang pasir rakyat (ilegal) di Bintan kembali mengeruak terutama bagi pemerhati lingkungan hidup dan Sosial kontrol lainya di Bintan (Kepri), Selasa (14/01/20).

Hal ini terpicu, karena sebab ketidak jelasan pemerintah melalui (Dinas ESDM) Kepri. Dalam menempatkan permasalahan aturan izin terkait Pertambangan pasir darat yang ingin dikelola rakyat tersebut.

Dilemanya, terkait tambang pasir rakyat yang beroperasi di Bintan selama ini. pihak pelaku usaha kerap kali menjadi bulan- bulanan tanggapan negatif masyarakat. Sementara kita tau mereka hanya bekerja ketika itu bisa dikerjakan.

Selain bahan pokok lain, pasir juga  merupakan kebutuhan pokok yang harus di penuhi setiap harinya, guna untuk kelancaran pembangunan, baik untuk Pribadi, Swasta maupun Pemerintah.

Baca juga : Prabowo, Matangkan Rencana Pembangunan Pangkalan Militer di Natuna

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lsm DPD, Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) Kepri, Kennedy Sihombing mengatakan,

“Sudah selayaknya Pemerintah yang berwenang (ESDM Kepri), punya perhatian lebih, membina dan mengarahkan setiap penggusaha pasir yang dikatakan ilegal tersebut untuk bekerja dan mengelola lokasi pasir dengan baik dan sesuai aturan.

“Bukan itu saja, Pemerintah harus juga punya tanggung jawab moral kepada pelaku usaha, sebab bukan saja mereka telah mempekerjakan masyrakat, namun mereka juga sudah mengerakkan perekonomian yang ada didaerah,” kata Kennedy

Kontroversi Tambang Pasir di Bintan, Kennedy: Pelaku Usaha Perlu di Bina

Terkait persoalan lain yang menyangkut kerusakan dan sebagainya, Pemerintah (dinas terkait) perlu hadir, untuk memberikan pembinaan serta masukan-masukan lainnya dan bukan menindas,” lanjut Kennedy.

Salah seorang pelaku usaha tambang pasir, ‘BR’. Kepada MetroOne, Ia katakan. “Kami siap mendukung aturan Pemerintah, terkait pembuatan ijin tambang pasir, asalkan dengan aturan itu, kami tetap bisa dapat bekerja.

Baca juga : Pembangunan Mesin Pembangkit Listrik Sebesar 2X100 MW di Pulau Bintan, Mendulang Apresiasi

“Siapa yang tak ingin punya ijin tambang pasir,” tambahnya. Kalau itu bisa, kami juga ingin bekerja sesuai aturan” tutupnya.

Selain utu, Samsu, warga Kawal mengungkapkan. “Sebenarnya tambang pasir ini menjadi solusi sebahagian warga disini untuk mendapatkan pekerjaan (mencari nafkah). Dan kami bersyukur dengan hal itu,” ucapnya.

Kami (masyarakat) juga ingin, apabila ada permasalahan lainnya terkait tambang pasir ini. Kam8 ingin bapak- bapak pemerhati lingkungan menolong kami, agar mendesak Pemerintah untuk bisa mengeluarkan ijin tambang pasir rakyat tersebut.

“Jika ada masalah, tolonglah Bapak-bapak bantu kami. Desak Pemerintah, untuk mengeluarkan ijin tambang pasir rakyat ini. agar kami bisa aman dan tenang dalam bekerja, “pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here