Beranda Nasional Kritik Bukan Penghinaan Dalam KUHP Baru Tak Bakal Dipidana

Kritik Bukan Penghinaan Dalam KUHP Baru Tak Bakal Dipidana

Gambar Ilustrasi Kitab KUHP Baru

Senin, 12 Desember 2022                  Kontributor: Johan

Investigasipos.com – Maraknya penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi masyarakat dalam menyampaikan atau mengutarakan sesuatu menjadi penting untuk di bahas, masyarakat harus dapat
membedakan antara mana yang kritik dan mana yang menghina.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan kritik dan penghinaan merupakan sesuatu hal yang berbeda dalam KUHP baru. Pengkritik tidak akan dipidana sebab ia nya dilakukan untuk kepentingan umum.

Sedangkan untuk pasal penghinaan merupakan delik aduan dan tidak semua pihak dapat melaporkannya terkecuali Presiden, Wakil presiden, dan Lembaga negara. Penghinaan di negara mana pun, khususnya penghinaan terhadap kepala dan lembaga negara jelas merupakan suatu perbuatan yang tercela.

“Jadi yang hanya bisa mengadukan penghinaan hanya lah Presiden, Wakil presiden, ataupun Kepala Lembaga negara. Jadi KUHP yang baru, sudah disusun dengan cermat dan hati-hati, mempertimbangkan kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat bahkan kondisi bangsa yang multietnis, multireligi, dan multikultur,” ujarnya.

“Jadi yang menjadi pertimbangan itu adalah keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan negara dan masyarakat serta juga mempertimbangkan kondisi bangsa yang multietnis, multireligi, dan multikultur,” tuturnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here