Mampukah Indonesia Melenyapkan Politik Oligarki Pada Pemilu 2024
Oleh: Miftahul Rana Hayati
Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang.
Rabu, 07 Desember 2022
KEPRI l lnvestigasipos.com – Komisi Pemilihan umum (KPU) menetapkan hari rabu tanggal 14 februari 2024 menjadi hari dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, akan dilangsungkan serentak untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden, Pemilu serentak ini diyakini lebih menghemat anggaran dibandingkan pemilu terpisah antara legislatif dan Presiden.
Peluncuran hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan terpusat dari kantor KPU dan diikuti oleh seluruh lembaga Negara dan pemerintah, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota di seluruh Indonesia secara hybrid baik daring maupun luring.
Sistem demokrasi pada satu Negara tidak akan bermakna apapun karena rakyat sudah
tidak lagi berdaulat atau tidak lagi menjadi peran sentral dalam menentukan arah politik.
Oleh karena itu kekuasaan elite adalah sesuatu yang ditolak dalam semangat demokratis, kecenderungan kekuasaan bergeser ke kekuasaan elite harus di lawan. Lantas dengan itu timbul satu pertanyaan, “Begitu berbahaya kah kekuasaan Oligark itu? Penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan disinyalir memiliki kepetingan untuk mempertahankan status quo dan melanjutkan agenda-agenda oligarki yang belum tuntas.
Perpanjangan masa jabatan presiden dengan penundaan pemilu belakangan ramai diperbincangkan publik. Kata mulyana, situasi menguatnya pengaruh elite dalam peta perpolitikan jelang pemilu 2024 menandakan ada yang hilang dalam semangat demokrasi Indonesia saat ini. Untuk itu suara
rakyat harus kembali diberi ruang demi merehabilitasi citra demokrasi Indonesia yang sedang memburuk.
”Tidak ada cara lain untuk mengembalikan reputasi demokrasi kita yang sedang cacat.
Satu-satunya jalan adalah mengembalikan suara rakyat sebagai nilai utama demokrasi,’ pungkasnya.
Oligarki adalah sistem politik yang dimana pihak yang memerintah terdiri dari sejumlah orang atau sekelompok elit. Sekelompok orang ini menjalankan pemerintahan menggunakan berbagai cara agar rakyat dapat dikendalikan. Tentang Pilkada menjelaskan bahwa peserta pilkada adalah calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, artinya partai politik mempunyai wewenang yang besar dan strategis untuk mengajukan pasangan calon.
Politik oligarki sebisa mungkin harus dihindari, karena mengancam demokrasi Indonesia. Partai yang mampu mengakomodir suara rakyat bisa beralih kegunaannya untuk kepentingan individu
atau kelompok tertentu, Pengaruh politik oligarki di Indonesia cukup kuat, hal ini merupakan konsekuensi dari terjadinya politik yang berbiaya tinggi, dimana para politisi yang ingin berlaga di pemilihan umum membutuhkan dana dari sokongan para oligarki.
Dengan demikian hal ini sejalan dengan tujuan oligarki yaitu membentuk kekuasaan yang pemerintah dan politiknya secara efektif dipimpin oleh elite kecil dari bagian masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan pula oligarki menjadi suatu keniscayaan. Kekuasaan oligarki juga memicu ketimpangan ekonomi nasional.
“Oligarki minoritas menguasai perekonomian nasional dan pemerintahan. Karena itu Oligarki harus dijadikan sebagai musuh bangsa dan Negara lndonesia. Meningkatnya Oligarki yang hampir tidak terbedung terlihat dalam sejumlah langkah politik pejabat publik dan elite politik di lingkungan eksekutif dan legislatif. Untuk menghilangkan Oligarki elite politik dalam pemilihan umum dalam menetapkan calonnya, mau tidak mau harus dibentuk peraturan hukum yang menjadi dasar bagi parpol atau gabungan parpol
melakukan seleksibakal calon ditingkat partai politik.
Secercah harapan mengenai ketebukaan proses pencalonan dan kesempatan masyarakat memberikan tangapan dan masukan terhadap bakal calon. Oligarki sulit dihilangkan karena kelompok ini menguasai sumber daya atau “power resources” yang berupa uang, status atau posisi, media, pendidikan tinggi, akses aparatus koersif, jaringan antar oligarki yang saling melindungi antar ancaman luar sehingga perubahan yang paling mendasar dalam transisi Negara berkembang ke negara maju adalah tentang menjinakkan oligarki, termasuk oligarki media.
Imbas dari oligarki yang disokong adalah pemerintah yang terbentuk kerap mengeluarkan kebijkan yang bertentangan dengan masyarakat. Hanya memetingkan segelintir orang saja, ada dua hal yang dapat dilakukan dalam pemberbaiki agar tidak terjadi adanya politik oligarki dalam pemilu yaitu pemberbaiki sistem pemilu dan sistem politik. Yang menjadi sebuah pertanyaan juga di dunia perpolitikan Indonesia dengan adanya Oligarki yang mengusik politik demokrasi ini adalah bagaimana sebuah institusi demokrasi seperti partai bisa terjebak dalam lingkaran oligarki?.
Pada saat ini di Indonesia, kekuatan oligark dikuasai oleh kalangan pribumi, karena mereka memiliki uang dan jabatan. Gurita oligarki dalam partai politik menguatkan asumsi bahwa partai politik gagal dalam melakukan fungsinya sebagai agregator demokratisasi. Partai politik begitu kuat perannya di dalam Negara, sehingga layak
dikatagorikan sebagai monopolistik
Partai dan sistem partai elitis dibalik kebijaksanaan publik, dalam demokrasi partai dibentuk oleh rakyat untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannya di dalam kehidupan bernegara. Ideologi populis tentang fungsi partai itu berubah menjadi elitis, dimana partai digunakan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan dimana partai digunakan unuk melindungi dan memperjuangkan penguasanya, sehingga bersuara kepada sistem kekuasaan oligarki.
Pada akhirnya, mungkin dapat kita pahami, kuatnya pengaruh politik oligarki di Indonesia adalah konsekuensi dari terjadinya politik berbiaya tinggi, yang mana para politisi yang ingin berlaga di Pemilu membutuhkan sokongan dana besar dari para oligarki Kemudian, kemampuan para oligarki yang dapat mempengaruhi jalannya sistem politik ini berakar dari kapabilitas uang yang dapat menjadi alat tukar nilai-nilai personal.
Politik oligarki harus dihindari, karena bisa saja mengancam demokrasi Di Indonesia.
Partai yang seharusnya mampu mengakomodir suara rakyat, bisa saja pada akhirnya hanya digunakan oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu.
