KEPRI. Investigasipos.com, Meskipun survei Penelitian Integritas SPI yang dilakukan Komisi Korupsi (KPK) menempatkan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diperingkat ketiga dari 10 provinsi yang aparaturnya terbanyak menerima suap dan gratifikasi, serta peringkat pertama yang pemimpinan daerahnya melakukan penyalahgunaan wewenang, namun sampai saat ini belum ada juga gebrakan yang berarti dari pihak penegak hukum tersebut, “omong kosong”, sebut Ketua Lsm Pemantau Pengunaan Keuangan Negara (P2KN) Kepri, Kennedy Sihombing.
Dikatakannya, Jangankan pemimpin daerahnya yang terindikasi peringkat peetama dalam kasus penyalahgunaan jabatan oleh survei SPI KPK. Didepan mata saja, ketika Sekda dan OPD nya bermasalah masih dapat teratasi, ada apa dengan KPK dan penegak hukum lainnya, kok tidak mau bekerja mencari tau itu semua, ataukah mungkin ada sandiwara serta kepentingan politik lainnya ?
Bukan itu saja tak tanggung tanggung diberbagai berita media memperlihatkan hasil survei dari SPI KPK, yang menempatkan Prov Kepri menduduki posisi ke 7 dari 10 daerah di Indonesia yang melakukan mark-up anggaran, serta peringkat ke 3 penyeleweng dana perjalanan dinas, tapi buktinya mereka masih baik baik dan aman aman saja kok.
Meskipun banyak data Survei Penilaian Integritas yang diperoleh dari direktorat Penelitian Bidang pencegahan KPK, terkait banyaknya indikasi kasus kasus Korupsi dan lain lain yang terjadi di Proviinsi Kepri, yang jelas KPK dan penegak Hukum lainnya, belum efektip dan berhasil bekerja, untuk membuktikan dan mengungkapkannya,” Ucap Ketua Lsm P2KN, Kennedi Sihombing saat di temui media ini, Sabtu (2/12/18).
Ketua Lsm P2KN Kennedi Sihombing
Menurut Kennedi Sihombing sebenarnya jika saja KPK atau penegak hukum lainnya, mau serius bekerja untuk menumpas dan mendalami kasus kasus korupsi yang ada di Prov Kepri ini, pasti bisa dan akan banyak para pejabat penjahat birokrasi yang tertangkap dipemerintahan. Tapi kayaknya saat ini sulit hal itu terjadi, ibarat mengambil jarum dibenang yang kusut.
Sementara itu, masyarakat Kepri yang mengikuti seputar perkembangan berita kasus kasus kejahatan korupsi para pejabat yang belum terungkap, masih tetap menunggu gebrakan baru apa yang akan dilakukan KPK dan penegak hukum lainya, ataukah judul Sinetron apalagi yang akan dibuat oleh penegak hukum ini,” Jelas Kennedi.
Berikut catatan catatan kejahatan di Pemprov Kepri yang brhasil dirankum oleh media ini dari berbagai data dan berita diantaranya , Pertama tama masalah jual beli jabatan, Gratifikasi Sekda, Aparatur terbanyak menerima suap, Mark-up anggaran, Penyelewengan dana perjalanan dinas dan penyalahan wewenang baik OPD maupun Gubernur Prov Kepri.
(Wak Kur)
