Beranda Berita Bintan Mengenang, Ketika DPR Terlibat Skandal Alih Fungsi Hutan di Pulau Bintan

Mengenang, Ketika DPR Terlibat Skandal Alih Fungsi Hutan di Pulau Bintan

Foto: Mengenang Ketika Oknum DPR Terlibat Skandal Alih Fungsi Hutan di Pulau Bintan

Sabtu, 31 Oktober 2020

Investigasipos.com| Tg-pinang.
12 tahun yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dituding banyak membiarkan terjadinya Alih Fungsi Hutan di berbagai daerah Khususnya di Pulau Bintan.

“Selama ini telah terjadi skandal Alih Fungsi Hutan di DPR, seharusnya hal tersebut diatur dalam PP. Sebab, dalam Pasal 19 UU 41/1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa Alih Fungsi Hutan harus diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP),”,” ucap Forest Campaigner Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Rully Syumanda kepada SP saat itu.

Meskipun dalam Alih Fungsi Hutan, pemerintah dan DPR terlebih dahulu mendengar rekomendasi dari Tim ahli, namun selama PP yang mengatur Alih Fungsi Hutan belum ada keputusan, maka jika dilaksanakan hal tersebut tentu telah melanggar UU,” tegas Rully kembali.

Dikatakan Rully, Alih Fungsi Hutan sudah berlangsung lama dan sudah terjadi disejumlah provinsi. Selain Kasus Korupsi Alih Fungsi Hutan lindung di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, yang melibatkan anggota Komisi IV DPR Al Amin.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPR Ishartanto saat itu mengatakan, sesungguhnya pihaknya telah menyetujui alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan. Persetujuan itu diberikan berdasarkan rekomendasi tim terpadu yang disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban.

Ia menambahkan, usulan Alih Fungsi Hutan lindung di Bintan sudah masuk ke Komisi IV DPR sejak 2007 lalu. Menurut Is, usulan Alih fungsi dan perubahan peruntukan kawasan bagi pembangunan ibu kota Kabupaten Bintan di Sri Bintan dan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu di Lagoi itu diajukan Bupati Bintan, Anshar Achmad.

Ishartanto kemudian menunjuk aturan sebagaimana tertuang dalam UU 41/1999 yang menyebutkan Alih Fungsi Hutan lindung harus mendapat persetujuan DPR dan Menteri Kehutanan, setelah memperoleh rekomendasi dari tim independen yang dibentuk Departemen Kehutanan (Dephut).

“Usulan alih fungsi sudah ada setahun lalu, waktu itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan yang mengajukan ke Komisi IV DPR, karena alih fungsi tersebut harus mendapat persetujuan DPR dan Menhut,” paparnya.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi IV, Suswono mengatakan Kasus Korupsi Al Amin Nasution merupakan sesuatu yang datang dari inisiatif pribadi bersangkutan (Pemkab Bintan red), yang ingin memanfaatkan persetujuan DPR terhadap Alih Fungsi Hutan lindung di Bintan agar cepat disahkan.

“Saya sendiri cukup prihatin, ada pihak-pihak dari Pemerintahan yang sengaja berinisiatif secara pribadi untuk memanfaatkan hasil keputusan Komisi IV itu,” ujarnya.

Terkait hal itu, Suswono berharap masyarakat tidak menjatuhkan vonis terhadap Komisi IV DPR dan menganggap bahwa seluruh anggota komisi kehutanan itu terlibat skandal suap. Jika KPK bisa menemukan bukti lain selain keterlibatan saudara Al Amin, kami juga siap diperiksa sampai kapan pun,” pungkas Wakil Ketua Komisi IV, Suswono saat itu. (Wak Kur)

Sumber www.kompas.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here