Menteri Luhut Instruksikan ke Sekda, Labuh Jangkar di Kepri Dimulai Agustus 2020

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar usai memimpin rapat di Batam, Kamis (2/7).(Gatra/Panca)

Jum’at 17 Juli 2020, 16.00 Wib

KEPRI, Investigasipos.com –
Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Ivestasi, Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Instruksikan ke Sekda Kepri percepat pengurusan perijinan terkait Labuh Jangkar di Kepri

Hal itu disampaikan Luhut dalam rapat koordinasi secara virtual bersama Menhub, Budi Karya Sumadi, dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan deputi, Staf Ahli serta beberapa Kementerian/Lembaga, TNI-Polri, Bakamla, Pelindo I, serta Pemprov Kepri, BP Batam, BUMD dan Swasta.

“Pak Sekda, Labuh Jangkar ini kan pekerjaan lama. Jadi akhir bulan Agustus 2020 ini harus sudah ada aksi, segera selesaikan segala perizinannya, jangan lambat dan berbelit-belit,” Kata Menko Maritim dn Investasi Luhut. Jum’at (17/07/20) di Kantor Pemprov Kepri.

Pada kesempatan tersebut, Luhut menetetapkan area Labuh Jangkar baru, yakni di Tanjung Berakit dan Kabil selat Riau. Dia jg meminta hasil koordinasi Pemprov Kepri dengan para operator dalam pengelolaan area labuh jangkar dan rencana investasi Reception Facilities dn pabrik pngolah limbah serta penetapan alokasi lahan di BP Batam.

Selain itu dalam rapat tersebut dibicarakan rencana revisi PP 15/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yg berlaku pada Kemenhub, dan kemajuan Rencana Online Single Submission.

Selat Riau dan Tanjung Berakit pengelolaannya diberikan kepada BUMD Kepri. Luhut berharap dalam  menjalankannya, bisa  bekerjasama dengan  stakeholder lain tanpa ada lagi  prosedur yang panjang untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

“Berikan ke ahlinya, jangan sampai berebutan apalagi kepada orang yang bukan ahlinya. Karena persoalan ini sudah puluhan tahun dikerjakan tanpa ada kejelasan,” tegas Luhut.

Selanjutnya, Menko, Luhut juga meminta Surat Persetujuan Pembersihan Tangki Kapal, dimana pengelolaannya di sejalankan dengan pengelolaan Area Labuh Jangkar. Agar pengawasannya lebih jelas.

“Sedangkan untuk Tank Cleaning disatukan saja pengelolaannya, karena jangan sampai seperti kemaren berserakan di Batam dan Bintan,” imbuh Luhut.

Intinya, tegas Luhut pendapatan Negara yang sudah puluhan tahun tidak terkelola dengan baik, ini harus diselesaikan dan harus disepakati PP 15/2016 untuk direvisi dan diterbitkan PMK terbaru untuk SOP pungutan pelaksanaan pengelolaan Labuh Jangkar. Pungkasnya

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Kepri, T.S Arif Fadillah yang mendapat intruksi tegas tersebut langsung melaporkan kesiapan Kepri untuk menjalankan dua area Labuh Jangkar baru , Selat Riau dan Tanjung Berakit tersebut.

MenteriLuhutInstruksikan ke Sekda, Labuh Jangkar di Kepri Dimulai Agustus 2020

“Kita siap melaksanakan perintah Menko Marvest Luhut. Selama ini kita terus berkoordinasi terkait berbagai persiapan perizinan, pengelolaan dan hal-hal lain sesuai arahan Menko Marvest,” jelas Arif.

Dalam rapat, lanjut Arif Menko Marves juga memerintahkan Dirjen Perhubungan Laut agar pelaksanaan dalam pengelolaan tersebut dapat bersaing dan berkompetisi dengan negara luar yang hanya 2-3 jam.

“Untuk pengurusan dokumen jangan lagi  sampai 2 – 3 hari, tetapi harus selesai dalam  waktu 2 – 3 jam sehingga area Labuh Jangkar kita semakin kompetitif,” ungkap Arif.

Selain itu, kata Arif, Menko Marves juga  menegaskan soal tanah pada BP Batam. Tanah-tanah yang dibawah pengelolaan BP. Batam agar diselesaikan dan siapkan dengan baik.  Lahan kosong bisa dijadikan investasi untuk disewakan tetapi tidak untuk di perjualbelikan.

Begitu juga untuk investasi pengelolaan limbah B3 dibatam untuk tetap teruskan sesuai ketentuan dan aturan.

Mengakhiri rakor, terang Arif, Menko Marves menghimbau agar dimasukkan pendapatan dan pembagian PNBP ke TNI Polri dengan tugas pokok nya sebagai penjaga keamanan Negara Republik Indonesia.

Sebelumnya, Menko Luhut Akan Tertibkn Lego Jangkar Kapal Asing di Kepri. Permasalahan ini pun dibahas Menko bersama Menteri KKP Edy Prabowo dalam rapat koordinasi bersama 12 perwakilan Kementerian RI dan juga stakeholder terkait, Kamis 02 Juli 2020 lalu di Nongsa, Kota Batam, Kepri.

Menko Luhut menegaskan, permasalahan sebelas titik lego jangkar kapal asing di perairan Kepri akan ditertibkan menjadi tiga lokasi. Upaya tersebut demi Perda Potensi Pendapatan Daerah yang diajukan pemerintah Provinsi Kepri agar dapat menambah PAD yang selama ini mengalir ke Kementrian terkait.

“Demi meningkatkan PAD sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang akan tertuang dalam Perda Retribusi Daerah Kepri menjadi salah satu target pembahasan. Titik lego jangkar akan diramlingkan menjadi tiga lokasi di peraisan Nipah, Batam perairan Galang dan Anambas. Di Kepulauan ini akan dijadikan poros maritim yang memanfaatkan ruang laut,” katanya.

Lebih lanjut, Luhut menerangkan, Pemprov Kepri harus dapat menikmati hasil dari labuh jangkar oleh kapal asing tersebut. Untuk itu Pemprov Kepri diminta secepatnya untuk membuat regulasi terkait pelaksanaan di lapangan. Pembahasan Perda RZWP3K akan kembali dilakukan.

Gubernur diminta untuk segera membuat aturan-aturan dalam pelaksanannya nanti. Pemprov juga diperintahkan untuk segera menunjuk sebuah BUMD dalam pengelolaan potensi ruang laut itu, agar hasilnya bermanfaat dan terstruktur,” ujarnya.

Pewarta : Muhamad Sukur / Editor : M. Rauf Kurniawan

Recommended For You

Redaksi

About the Author: Redaksi

Media Investigasi Groups. Powered by Perwinsus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *