Beranda Kepri Menyoal Pileg di Pemilu 2019, Politik Uang Kuasai Kursi Parlemen

Menyoal Pileg di Pemilu 2019, Politik Uang Kuasai Kursi Parlemen

 

Poto ilustrasi kurikatur Caleg dan Kursi Dewan

KEPRI. Investigasipos.com, Ketua Lembaga Persatuan Wartawan Investigasi Kasus (L- Perwinsus) Kepri, M. Sukur, S.H. menyebutkan, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 285 dan 286 sudah mengatur terkait pencegahan terjadinya praktek politik uang atau money politic dalam pileg.

Mulai dari sanksi pembatalan nama,  hingga pembatalan penetapan calon terpilih anggota legislatif (Caleg) dari Daftar Calon Tetap (DCT) jika terbukti melakukan praktik politik uang. Sayangnya, aturan ini tidak berjalan efektif, malah terkesan dibiarkan begitu saja oleh aparat yang berwenang.

“Aparat bukannya mencari tau terkait sepak terjang politik uang para caleg dan tim suksesnya, kok malah menunggu hasil pengaduan dan laporan dari masyarakat,” ungkap M. Sukur pada awak media ini, Senin (10/6).

Pantauan L- Perwinsus di lapangan terang M. Sukur, hampir semua caleg terpilih, khususnya di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan juga di Provinsi Kepri diduga kuat menggunakan politik uang. Anehnya, di lapangan hampir tak ada temuan investigasi aparat hukum terkait politik uang ini.

“Jika hal seperti ini dibiarkan begitu saja, tentu sangat merugikan masa depan demokrasi negara kita. Bukan kepercayaan rakyat saja yang hilang, namun materi juga ikut dirugikan. Cukup besar uang rakyat yang digelontorkan untuk pengawasan pemilu ini, jika tidak berjalan efektif mau jadi apa,” papar Sukur.

Sebenarnya tambah Sukur, jika saja  aparat penegak hukum yang ditunjuk bekerja dengan maksimal mudah saja mencari tau caleg caleg mana saja yang bermain politik uang di wilayah kabupaten dan kota, serta Provinsi Kepri.

“Yang jelas, hampir semua caleg terpilih di daerah ini bermasalah dengan politik uang. Bayangkan, jika penghuni lembaga legislatif kita diisi oleh figur-figur yang hanya mengandalkan uang. Dengan cara membeli suara tak peduli apakah dia (caleg) memiliki kapasitas, kapabilitas, kualitas dan integritas untuk menjadi seorang wakil rakyat, sebagaimana yang kita harapkan,” kata Sukur.

Ditambahkannya, jika fenomena ini yang terjadi sudah pasti korupsi tidak bisa terhindarkan. Perlu evaluasi terhadap tatanan aturan terkait penyelenggaraan pemilu, baik itu menyangkut sistem juga pengawasannya.

Ketua  L-  Perwinsus, M. Sukur SH

“Politik uang sebenarnya bisa dihindari jika aparat penegak hukum mau bekerja untuk melakukan penindakan. Jalankan saja perintah UU No 7 tahun 2017, maka hampir dipastikan semua caleg terpilih di wilayah kabupaten/kota dan Provinsi Kepri akan tersandung kasus politik uang,” tegas Sukur.

Kemudian lanjut Sukur, peran sosial dan popularitas sebenarnya juga sangat penting dimiliki setiap caleg agar punya daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Popularitas bisa dibantu dengan publikasi media massa. Langkah ini memang tidak mudah, tetapi hal itu sangatlah penting untuk meyakinkan masyarakat pemilih.

Di sisi lain, tambahnya lagi, saat membaca pemberitaan timeline facebook, di berbagai daerah OTT dan penangkapan dugaan praktik politik uang memang banyak dilakukan. Hanya saja kuat dugaan kepada caleg-caleg tertentu saja, yang katanya ada kaitan unsur politiknya.

Mestinya praktek politik uang itu tidaklah mengenal dia dari partai mana. Apakah dari partai Islam atau nasionalis. Sesungguhnya, jika kita melihat hal ini semakin jelas fenomena politik uang sungguh sangat memprihatinkan dan cenderung mengarah pada keadaan darurat.

“Politik uang itu seperti gas dari perut, tercium baunya tetapi tak tampak anginnya,” pungkasnya.

Jika dicermati lanjutnya, terlihat jelas di mana-mana banyak bantuan yang duturunkan calae caleg ke masyarakat. Mulai dari seperangkat tenda, perbaikan jalan gang, bantuan alat tangkap nelayan, hingga uang tunai. Kemudian sebagai balasanya warga mestilah memberikan suaranya ke caleg tersebut.

Sukur memberi contoh,  pak Awang (nama samaran), warga kelurahan Senggarang tertawa lebar ketika ditanyai L- Perwinsus, mengapa mau menerima uang atau bantuan lainya seperti jaring dan aki (batre basah) saat caleg memberikan ?

“Setahu saya, kalau tidak kita terima pemberian itu nantinya kita rugi. Sebab kebanyakannya mereka kalau belum jadi memang suka memberi dan tebar tebar rezeki, tetapi ketika sudah jadi biasanya dia akan lupa pada kita.

“Memang tidak semua, tapi yang saya amati dari Caleg yang sudah terpilih untuk perwakilan dapil kota Tanjungpinang, hampir setiap Caleg sebelumnya telah melobi suara kami, dengan menawarkan berbagai bentuk bantuan dn uang baik Caleg Kota maupun Provinsi,” tukasnya.

Selanjutnya Sukur juga menambahkan, dalam proses seperti ini isu itu penting. Karena menurut data CSIS pada 2018 lalu, jumlah pemilih yang menganggap politik uang itu hal yang biasa masih sangat tinggi.“Jika Politik berbiaya tinggi karena praktek kotor, pasti akan menghasilkan anggota dewan yang korup dan tidak peduli terhadap kepentingan jangka panjang konstituennya.

Sebagai warga negara yang patuh terhadap UU, serta menjunjung tinggi nilai nilai kejujuran dan demokrasi, hendaknya kita bersama sama membantu Aparat penegak hukum mencari tau dan melaporkan  Caleg caleg yang telah bermain Politik uang, agar Kursi dewan kita yang terhormat diduduki oleh orang orang yang jujur dan terhormat pula,” tutup Sukur.

(Wak Dut)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here