Beranda Berita Jakarta MK Putuskan TWK Pegawai KPK Sah

MK Putuskan TWK Pegawai KPK Sah

MK Putuskan TWK Pegawai KPK Sah

Selasa, 31 Agu 2021

Investigasipos.com | Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK sah dan konstitusional.

Dilain pihak, KPK Watch Indonesia mengajukan judicial review UU KPK dan meminta MK menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) inkonstitusional.

KPK Watch Indonesia juga meminta agat MK memerintahkan BKN dn KPK mempekerjakan kembali pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lulus TWK.

Namun menurut Ketua MK, Anwar Usman Permohonan itu tidak beralasan menurut hukum Konklusi, pokok permohonan tidak berdasar menurut hukum dan Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon seluruhnya.

“Permohonan tidak beralasan menurut hukum Konklusi dan pokok permohonan tidak berdasar menurut hukum. Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube MK, Selasa (31/8/2021).

MK memutuskan Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

“Menurut MK, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk menjamin seseorang yang telah menduduki jabatan apa pun tidak dapat diberhentikan dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum.

Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakukan yang sama dalam arti setiap pegawai yang mengalami alih status.

Mereka mempunyai kesempatan yang sama menjadi ASN dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan,” ujar hakim konstitusi Deniel Foekh saat membacakan putusan.

“Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK bukan hanya berlaku bagi pemohon, in casu pegawai KPK yang tidak lolos TWK, melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK,” ucap Daniel.

Selain itu dalam permohonannya, KWI meminta agar MK memutuskan frasa dapat diangkat sebagai pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu tertera dalam Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

“Sepanjang tidak dimaknai dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan
1. Bersedia menjadi pegawai ASN
2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan’,” demikian bunyi petitum KPK Watch Indonesia. (DN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here