Beranda Berita Tanjungpinang Pemuda Tempatan Kecam Aktivitas Pukat Harimau Marak di Perairan Lingga

Pemuda Tempatan Kecam Aktivitas Pukat Harimau Marak di Perairan Lingga

Pemuda Tempatan Kecam Aktivitas Pengunaan Pukat Harimau di Perairan Lingga

Kamis, 03 Desember 2020

Investigasipos.com| Tanjungpinang.
Tokoh pemuda tempatan asal Pulau Penyengat, Said Ahmad Syukri meminta Pemerintah turun tangan untuk menindak aksi penangkapan ikan menggunakan pukat harimau di Perairan Alang tiga, Kentar, dan juga Cempa.

Said menegaskan sebagai Pemuda tempatan dirinya mengecam keras maraknya aktivitas penangkapan ikan mengunakan Pukat Harimau diperairan laut Kabupaten Lingga tersebut. Dia pun meminta agar permasalahan ini secepatnya ditangani aparat penegak hukum.

“Persoalan ini perlu diusut tuntas oleh aparat penegak hukum, selain merusak habitat laut dan merugikan nelayan tradisional pengunaan Pukat Harimau juga dilarang dan melanggar Undang- undang,” ungkap Said.

Untuk penegakkan hukum, mulai dari Tokeh penampung ikan, Pemilik dan juga Pekerja Kapal Pukat Harimau perlu ditindak tegas,” lanjut Said yang juga pengurus Pemuda tempatan (Perpat) Kota Tanjungpinang.

Menurut Said, Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Provinsi Kepri, khususnya di Kabupaten Lingga merupakan aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat khususnys untuk nelayan-nelayan tradisional.

Dia juga berharap Pemerintah harus lebih serius menjaga dan mengawasi kelestarian lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal itu dilakukan guna meningkatkan sektor perekonomian daerah dan nasional dan juga untuk kesejahteraan rakyat (nelayan -nelayan tradisional red).

“Meski Pemerintah sudah melakukan tindakan secara verbal, namun itu belum lah cukup. Pemerintah harus segera turun tangan,” ucap Said kepada Investigasipos.com, Kamis (3/12).

Sampai hari ini penggunaan pukat harimau di Perairan Alang tiga, Kentar, dan juga Cempa masih berlangsung. Sementara masyarakat (nelayan tradisional red) sudah mulai jenuh atas perilaku mereka.

“Bila hanya masyarakat yang menyelesaikan kami khawatir nantinya akan terjadi konflik dan masyarakat bisa main hakim sendiri. Makanya, pemerintah harus bertanggungjawab,” tutup Said.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here