Polemik Soal RDP Kasus Djoko Tjandra, Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin Dilaporkan ke MKD

Polemik Soal RDP Kasus Djoko Tjandra, Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin Dilaporkan ke MKD

Sabtu, 25 Juli 2020, 14.05 Wib

KEPRI, Investigasipos.com – Polemik Soal rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus Djoko Tjandra, berujung pelaporan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Saat ditemui di ruang kerjanya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tak mempersoalkan tentang dirinya yang dilaporkan ke MKD. Baginya itu adalah bagian controlling untuk menjaga keseimbangan bernegara.

“itu wajar saja, selama semua ditempuh sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.

Baca juga : Polisi Simpulkan, Kematian Editor Metro TV Diduga Bunuh Diri Akibat Depresi

Kendati demikian meski dirinya dituding melanggar kode etik, Azis mengatakan, dirinya hanya menjalankan aturan dan tidak punya kepentingan lain.

“Saya hanya menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses,” ungkap Azis saat ditemui, Jumat (24/07/20).

Azis menjelaskan, berdasarkan tata tertib DPR, masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan Kunjungan kerja (Kunker).

Kemudian, berdasarkan Tatib DPR, Badan Musyawarah dalam menjalankan tugas dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang, memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang.

Baca juga : Pengusaha Perikanan di Kepri Puji Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo

Selain itu, Bamus juga dapat mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPR lainnya, apabila penanganan rancangan undang-undang tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan serta menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna DPR.

“Di Bamus sudah ada perwakilan masing-masing Fraksi, sehingga informasi kesepakatan dan keputusan yang terjadi bisa dikoordinasikan di Fraksi masing-masing. Hal ini penting agar komunikasi dan etika terjalin dengan baik” ujar Azis.

Baca juga : Absen, Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi Diagendakan Ulang

Sebelumnya dilansir dibeberapa media, Boyamin Saiman melaporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran dinilai tidak mengizinkan Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas buron terpidana kasus pengalihan utang (cessie) Bank Bali Djoko S Tjandra.

“RDP tersebut sangatlah urgen karena akan membantu pemerintah segera mengurai sengkarut Djoko Tjandra dan memberikan rekomendasi untuk penuntasan penindakan terhadap oknum-oknum yang membantu Djoko Tjandra dalam rangka menemukan jejak-jejak keberadaannya, sehingga pemerintah mampu menangkapnya dan atau membawa pulang untuk dijebloskan dalam penjara,” kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Juli 2020. (*)

Editor : Muhamad Sukur

Recommended For You

Redaksi

About the Author: Redaksi

Media Investigasi Groups. Powered by Perwinsus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *