Beranda Aparatur Revisi UU ASN Disetujui DPR, Jutaan Honorer di Indonesia Bakal Diangkat Jadi...

Revisi UU ASN Disetujui DPR, Jutaan Honorer di Indonesia Bakal Diangkat Jadi PNS 

Revisi UU ASN Disetujui DPR, Jutaan Honorer di Indonesia Bakal Diangkat Jadi PNS

Selasa, 07 April 2020,  10.30 wib/ Kontributor- Editor Muhamas Sukur

Investigasipos.com – Perjuangan ribuan para honorer diseluruh Indonesia untuk mengajukan revisi UU ASN, kepada DPR akhirnya membuahkan hasil. Harapan besar untuk mnjadi pegawai negeri sipil (PNS) pun tercapai dengan disetujuinya materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi UU ASN oleh DPR dalam rapat paripurna, beberapa waktu lalu.

Dalam Pasal 131A RUU Revisi UU ASN ayat (1) mngatur bahwa tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non- pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja terus menerus diangkat berdasarkan surat keputusan yg dikeluarkan pada 15 Januari 2014, wajib diangkat mnjadi PNS dgn mmperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

Baca juga : Presiden Jokowi Berikan Keringanan Kredit Tukang Ojek, Sopir Taksi dan Nelayan

Dengan disetujuinya materi RUU Revisi ASN tersebut oleh DPR, ribuan honorer diseluruh Indonesia menyambutnya dengan penuh harapan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Nur Baitih, Korwil Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta, seperti yang telah dilansir jpnn.com pada Jumat, 03 April 2020 kemarin.

“Alhamdulillah, kami sebagai honorer merasa bersyukur kalau memang hal ini telah disetujui oleh DPR. Bukan hanya K2 saja yang masa kerjanya sudah lama, yang baru dan sudah bekerja selama enam tahun pun bisa diangkat jadi PNS kalau ini disetujui,” ungkap Nur Baitih.

Namun meskipun Ianya sudah terbuka, tapi RUU Revisi ASN masih memiliki beherapa tahapan lain diantaranya tentang pembahasan hal tersebut dengan pemerintah. Apa lagi ada persoalan terkait jumlah honorer yang diangkat per tanggal 15 Januari 2014 bisa mencapai jutaan orang.

Baca juga : Nadiem: Untuk Bantu Tangani Covid-19, Kemendikbud Alihkan Anggaran UN Rp 300 Miliar

Sementara itu menangapi persoalan ini, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Bima Haria Wibisana menilai pasal itu akan menjadi beban berat bagi pemerintah sebab, bila semua honorer  kita angkat menjadi PNS, beban negara akan berat. Karena jumlahnya bisa jutaan orang, mau kita bayar pakai apa,” tegas Bima Haria, Sabtu (04/04/) kemarin.

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) juga menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menempuh upaya perampingan PNS, misalnya tenaga administrasi yang mulai terus dikurangi dengan cara tak merekrut pegawai baru. Maka, bila seluruh honorer tersebut diangkat menjadi PNS sesuai Pasal 131A, pemerintah yang terbatas anggarannya pasti akan kesulitan menyelesaikannya.

“Bila seluruh honorer tersebut diangkat menjadi PNS sesuai Pasal 131A, pemerintah yang terbatas anggarannya pasti akan kesulitan. Mau dibayar pakai apa, jumlahnya jutaan orang..Kita hargai upaya DPR, tapi pemerintah juga punya sikap sendiri. Saya yakin eksekutif dan legislatif akan sangat menghargai sikap masing-masing,” terang Bima.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here