Menkumham Yasonna Laoly Copot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie
Selasa, 28 Januari 2020 – 17:28 Wib/ Kontributor Jakarta: Arianto/ Editor: Muhamad Sukur
Investigasipos.com. JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly mencopot Ronny Sompie dari jabatannya sebagai direktur jenderal (dirjen) Imigrasi.
Dikabarkan Pencopotan itu diduga terkait permasalahan sinpang siur, informasi data tentang keberadaan buronan Harun Masiku yang terjadi beberapa hari lalu.
“Sekarang Dirjen Imigrasi sudah dipilih untuk pelaksana harian dan direktur sistiknya,” kata Yasonna di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, harin ini Selasa (28/01/2020).
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian merupakan pihak yang membawahi IT di Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Yasonna menunjuk Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi.
“Plh itu irjen, dir sistik kemigrasian juga (di-plh-kan) karena dia turut sangat menentukan kenapa itu sistem tidak berjalan dengan baik, mereka bertanggung jawab soal itu,” ujar Yasonna.
Yasonna menunjuk Plh Dirjen Imigrasi itu per hari ini. “Tadi siang, sebelum jam 12 siang,” kata Yasonna.
Yasonna menyampaikan hal itu setelah Ronny F Sompie membenarkan politikus PDI-P Harun Masiku telah berada di Jakarta sejak 07 Januari 2020 menggunakan pesawat Batik Air.
Menurut Ronny, terjadi “delay time” karena di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta mengalami gangguan perangkat Informasi Teknologi (IT) baru akhirnya diketahui Harun sudah masuk ke Indonesia pada 07 Januari 2020.
“Artinya difungsionalkan supaya nanti tim independen bisa bekerja dengan baik, karena saya mau betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi ‘delay’, mengapa data itu tersimpan di PC (personal computer) bandara terminal 2, kalau terminal 3 kan beres, makanya tidak ada masalah di terminal 3,” tutur Yasonna.
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, “delay time” di terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta karena ada perubahan sistem.
“Ada pelatihan staf sehingga pada pelatihan itu data ‘dummy’ masuk ke pusat, tidak dibuat akses ke pusat tetapi karena ada sesuatu, selesai itu kenapa tidak dibuka kembali ‘access’ itu, itu jadi persoalan,” kata Yasonna.
Yasonna mengakui ada kejanggalan dalam sistem tersebut. Kalau tim saya nanti orang tidak percaya, maka saya katakan tim ‘cyber crime’ dari Polri, tim Kemenkominfo yang sangat ahli di situ, dan ada juga Ombudsman sebagai lembaga pengawas birokrasi.
“Jadi jika yang tidak benar di situ supaya independen, dan betul-betul independen maka Dirjen Imigrasi difungsionalkan, sekarang Plh,” tutur Yasonna.
