Beranda Nasional Alamsyah: Presiden Jokowi, Kalau Para Pembantunya Tak Kompeten, Cenderung Kontroversi, Sebaiknya Direshuffle...

Alamsyah: Presiden Jokowi, Kalau Para Pembantunya Tak Kompeten, Cenderung Kontroversi, Sebaiknya Direshuffle saja

Foto: Ahmad Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI

Minggu, 22 November 2020

Investigasipos.com| Akibat lalai dalam menjalankan tugasnya Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih meminta Presiden Jokowi agar mengganti menterinya yang tidak kompeten dalam menangani pandemi Covid-19. Hal itu dia kata kan pada diskusi Virtual bertajuk “Terimbas Kerumunan Rizieg”, Minggu (22/11/2020).

Melihat kejadian ini menurut saya, penting untuk dicermati Presiden. Memandang pemerintahannya yang sudah semakin pendek, kalau para pembantunya tak kompeten, dan cenderung kontroversi, sebaik nya di-reshuffle saja. Jangan buang -buang waktu. Kalau enggak, kacau terus kita semua, penyelenggaraan dan pelayanan,” ungkap Alamsyah.

Hal tersebut disampaikan Alam saat menanggapi adanya kerumunan masa yang terjadi belakangan ini, salah satunya yang melibatkan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Alamsyah pun menyinggung soal identifikasi terhadap potensi kerumunan saat penyambutan kedatangan Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa (10/11/2020). Bahkan, akses menuju bandara lumpuh.

“Kepolisian kan punya Intelkam, sudah bisa lihat. Tentunya harus segera menjadi feedback, kepada mulai dari Menko Polhukam segala macam, treatment-nya juga harus clear, bukan dengan menyatakan atau mengancam,” ungkapnya.

Dengan adanya kerumunan yang terjadi saat acara pernikahan putri Rizieq dan peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020. Seharusnya dapat diprediksi dan diantisipasi. Pemerintah pusat dan Pemprov seharusnya berdiskusi dalam perihal penanganannya.

“Begitu dapat kondisi (informasi atau prediksi soal kerumunan) seperti itu, ya duduk bareng bagaimana caranya kita menyelesaikan, siapa yang harus mempersuasi,” ucap Alam kembali.

Alamsyah pun melihat adanya faktor kelalaian dari pihak Pemerintah karena menganggap remeh dan tidak melakukan mitigasi dengan baik terhadap kerumunan tersebut.

“Terlalu menganggap enteng, jadi akhirnya kaget. Setelah kaget baru lmau mengambil tindakan, akhirnya salah berulang-ulang,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here