Beranda Berita Tanjungpinang Tidak Terbuka Gunakan Uang Rakyat, Acara Rakor BPJN Wilayah IV Jambi-Kepri Panitia...

Tidak Terbuka Gunakan Uang Rakyat, Acara Rakor BPJN Wilayah IV Jambi-Kepri Panitia Melarang Untuk Diliput

Foto: Panitia Acara Rakor BPJN Wilayah IV Jambi-Kepri di Hotel CK

Selasa, 24 November 2020

Investigasipos.com| Tanjungpinang
Meski Presiden Joko Widodo berulang kali menggingatkan kepada semua unsur pemerintah untuk lebih terbuka (transparan) dalam menjalankan kegiatan yang bersangkut paut dengan penggunaan uang rakyat (negara), namun masih saja ada dinas yang tertutup dan tak ingin rakyat tau.

Salah satu contoh terjadi pada kegiatan yang digelar Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dalam acara Rakor BPJN Wilayah IV, Jambi-Kepri di Hotel CK Tanjungpinang, Senin (23/11/20) kemarin. Dimana Panitia acara dengan bongkah menghadang serta melarang awak media untuk meliput acara kegiatan tersebut.

Bukan saja telah melanggar Undang- undang Pers tahun 1999 akan tetapi panitia pelaksana acara Rakor BPJN Wilayah IV, Jambi-Kepri tersebut juga telah menggangkangi Perintah Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya kejadian itu dialami saudara Angga dan seorang temannya dari salah satu media online di kota ini. Nalurinya sebagai pewarta menuntun Angga datang untuk meliput acara Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IV Jambi-Kepri di ruang America Hotel CK Tanjungpinang.

Sebagai pewarta umumnya, Angga ingin tau tujuan Rakor yang dilaksanakan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu. Sesampainya di lokasi, Angga bersama wartawan lainnya langsung dihadang oleh sejumlah panitia pelaksana kegiatan Rakor.

Dengan nada ketus dan lantang panitia menanyakan tujuan kedatang mereka ke lokasi. Tak cukup sampai disitu, panitia Rakor juga meminta surat tugas dan surat hasil rapid test kepada mereka. Katanya, untuk bisa meliput kegiatan Rakor, wartawan wajib memiliki surat tugas dan surat hasil rapid test dari perusahaan media.

pFoto: Panitia Acara Rakor BPJN Wilayah IV Jambi-Kepri di Hotel CK

“Bisa masuk?,” tanya Angga kepada sejumlah panitia dan petugas rapid test di lokasi.

“Tak bisa,” ucap salah seorang Penitia lelaki.

“Kok tak bisa, kenpa?,” tanya Angga lagi

“Bapak ada surat tugasnya?,” balas salah seorang panitia perempuan.

“Tak ada,” jawab Angga.

“Oh, tak bisa,” kata panitia perempuan itu kembali.

“Lho kenapa, ini rapat koordinasi,” kata Angga.

“Rapat Kordinasi Internal,” jawabnya.

Kesal dan heran mendengar ucapan itu Angga dan wartawan lainnya langsung menunjukan ID Card atau kartu tanda pengenal media kepada mereka. Menurut Angga Kartu tanda pengenal media itu cukup mewakili identitas dan tujuan kedatanganya ke Rakor.

“Surat tugas itu ditujukan untuk wartawan magang dan wartawan yang datang dengan tujuan tertentu, contohnya wartawan yang sedang meminta data suatu masalah. Mereka nampaknya kurang paham akan hal itu,” kata Angga.

Sementara untuk surat hasil rapid test sendiri, Angga menilai bisa didapat dari petugas rapid yang disediakan pihak panitia Rakor untuk para tamu undangan. “Lucu, mereka minta hasil rapid, sementara jelas-jelas mereka menyediakan petugas rapid beserta alatnya untuk tamu di tempat. Untuk apa minta, toh tinggal suruh rapid aja apa susahnya. Kalaupun bayar, kami akan bayar,” ucap Angga kesal.

Angga pun mengaku kecewa dengan sikap yang dilakukan sejumlah panitia dengan alasan itu. Selaku jurnalis peliput, Angga hanya ingin menyimak sebenarnya fakta lapangan Rakor tentang Target Kinerja Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan itu.

Dengan aksi sepihak tersebut tentunya sangat menyimpang dari UU KIP (Komisi Informasi Publik) apalagi peran wartawan tidak lebih sebagai penyambung informasi kepada khlayak masyarakat.

Sampai berita ini dimuat pihak media Investigasipos.com, belum berhasil mengklarifikasi dan masih kesulitan untuk menghibungi PPTK acara Rakor BPJN Wilayah IV, Jambi-Kepri tersebut. (Wak Kur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here