Didepan Wapres, Maaruf Amin. Said Aqil Kritik Beberapa Kebijakan Pemerintah
Sabtu, 01 Februari 2020 – 20:34 Wib/ Kontributor : Arianto/ Editor Dery arsanta
Investigasipos.com. JAKARTA – Didepan Wakil Presiden, KH. Maaruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj mengkritik keras sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Said Aqil Siroj pada peringatan Harlah ke-94 NU di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat 31 Januari 2020 kemarin di hadapan para petinggi dan kader NU.
Menurut Aqil, soal kebijakan pemerintah yang menaikan iuran BPJS Kesehatan, termasuk untuk kelas III mandiri dari sebelumnya Rp 25.500/ jiwa menjadi Rp 42.500 per bulan, sangatlah memberatkn terutama bagi kalangan kelas bawah yang mayoritas adalah warga nahdliyin
Baca juga : Kehadiran Presiden Jokowi di Peringatan Hari Pers Nasional 2020 Dipercepat
Begitu pula soal wacana pembatasan subsidi gas elpiji tiga kilogram, serta rencana impor garam besar-besaran. Kebijakan tersebut dinilai sangat meresahan masyarakat di tengah himpitan akibat tekanan ekonomi.
“Nahdlatul Ulama berpendapat, pemerintah perlu lebih signifikan hadir di tengah kegelisahan masyarakat di bidang perekonomian itu,” ucap Kiai Aqil di hadapan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada peringatan Harlah ke-94 NU.
Kritik keras yang disampaikan di depan Wapres tersebut menarik. Diketahui, sebelum menjabat sebagai Wapres, Kiai Ma’ruf Amin merupakan pimpinan tertinggi NU sebagaio Rais Aam. Bahkan, saat ini, Ma’ruf Amin juga masih menjabat sebagai Mustasyar PBNU.
Hadir dalam kesempatan itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan Ahmad Basarah, dan Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar.
Baca juga : Kritikan 100 Hari Masa Kerja Presiden & Wakil Pesiden RI, Jokowi – Maaruf
Selain persoalan iuran BPJS, pencabutan subsidi elpiji dan impor garam, Said Aqil juga menyoroti persoalan buruknya pengelolaan industri asuransi di Indonesia sehingga menyebabkan adanya kasus gagal bayar beberapa perusahaan asuransi seperti Jiwasraya, Bumi Putera, dan Asabri termasuk kemungkinan di Taspen.
“Ini membuka pengetahuan publik bahwa betapa buruknya pengelolaan industri asuransi di Indonesia,” katanya.
Menurut Kiai Said, kesalahan penempatan investasi hingga rekayasa saham overprice merupakan satu di antara sekian kedzaliman ekonomi yang tidak boleh terjadi.
“Nahdlatul Ulama berharap kondisi ini tidak sampai mengarah pada distrust masyarakat pada industri asuransi,” tuturnya.
NU, kata Kiai Said, bukan antikonglemerat. Yang diharapkan NU adalah konglomerasi yang menghormati pihak yang lebih besar namun tetap menyayangi yang kecil.
“Jadilah konglomerat yang menanting ekonomi mikro, kecil dan menengah. Jika kelas menengah terangkat, kelas kecil dan mikro pun harus demikian,” pungkasnya.
