Kennedy: Persoalan Aktivitas Tambang Pasir Ilegal di Bintan, Belum ada Solusi

Kennedy: Persoalan Aktivitas Tambang Pasir Ilegal di Bintan, Belum ada Solusi

Jumat, 26 Juni 2020,  15.00 Wib

BINTAN – Investigasipos.com.
Aktivitas tambang pasir ilegal yang sedang berjalan di Bintan, katanya meresahkan warga. Khususnya yang beroperasi di daerah RT, 01/ RW, 02, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur

Dari informasi masyarakat Kel Gunung Lengkuas yang diterima Investigasipos.com menyebutkan, Pihak Kelurahan Gunung Lengkuas saat ini sudah bertindak memberikan peringatan kepada penambang pasir ilegal untuk dihentikan aktivitasnya.

“Kita sudah memberikan peringatan kepada penambang pasir ilegal untuk segera menghentikan aktivitasnya. Imbauan itu sudah saya sampaikan baik secara lisan maupun tulisan,” ucap Lurah Gunung Lengkuas, Waliyar.

Waliyar juga katakan, sebelumnya bersama Babinkamtibmas dan Ketua RW 02 pihaknya sudah mendatangi penambang pasir ilegal itu dilokasi. Namun mesti sudah diberhentikan aktivitasnya, diam-diam mereka masih saja terus bekerja.

“Untuk hal ini, Kami juga sudah melayangkan surat ke Kecamatan, Satpol PP dan DPMPTSP Bintan untuk segera dilakukannya penertiban. Karena kita khawatir ada dampak yang tidak baik kepada warga akibat tambang itu,” ujarnya.

Sementara itu atas kejadian ini, sangat disayangkan oleh Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (L. KPK) Prov Kepri, Kennedy Sihombing.

Dia katakan, Realisasi Penertipan dan Pembinaan terhadap para penambang ilegal, Khususnya untuk penambang pasir di Bintan seharusnya sudah terselesaikan oleh intansi Pemerintah terkait.

Tetapi, anehnya hingga saat ini, persolan tersebut masih saja diabaikan oleh Pemerintah meskipun sudah kerapkali diberitakan oleh media bahwa, perihal aktivitas penambang pasir ilegal yang merusak lingkungan dan meresahkan masyarakat.

Ironisnya, Meskipun begitu, sesungguhnya para pengusaha tambang pasir ilegal ini ingin memiliki ijin resmi agar aman bekerja. Bukan seperti maling yang mencuri-curi dalam melakukan pekerjaan.

Melihat persoalan seperti ini, bukan masyarakat saja yang dibuat bingung, oleh pihak Pemerintah yang berwenang. Media, LSM dan Pemerhati lingkungan pun tak luput dari pembodohan persoalan ini,” tukas Kennedy.

Dari data yang kami rangkum selama ini di lapangan menunjukan bahwa, aktivitas penambang pasir ilegal di Bintan sudah berlangsung cukup lama, sudah puluhan tahun.

Walau sudah puluhan tahun, aktivitasnya berjalan. Pemerintah masih saja mendiamkan persoalan ini tidak mau memberikan solusi, agar penambang memperoleh ijin supaya mereka tetap bisa bekerja untuk menafkahi keluarganya.

Ketidakjelasan Pemerintah, Khususnya pihak Dinas ESDM Kepri dan penegak hukum seperti Kepolisian, untuk menyelesaikan persoalan ini, tentu akan menimbulkan penilaian negatif di masyarakat,” terang Kennedy.

Jika Pemerintah peduli dan serius ingin membantu menyelesaikan persoalan penambang pasir ilegal ini dengan baik, pasti dari dulu sudah ada solusinya.

“Kita bersukur dengan adanya aktivitas tambang pasir seperti ini masyarakat tempatan bisa bekerja untk menghidupi keluarganya. Tapi, hendaknya di barengi dengan pengawasan dan ijin tambang resmi guna mengantisipasi dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tambang pasir tersebut,” tutur Kennedy.

Dirilis dari Tribunbatam.id, sebelumnya. Kasat Reskrim Polres Bintan, AKP Agus Hasanuddin sampaikan, terkait aktivitas tambang  pasir ilegal yang masih beroperasi itu memang sudah tidak asing lagi.

Agus juga menuturkan, saat ini, Satuan tugas (Satgas) bencana alam Polres  Bintan sedang melakukan pendataan terhadap aktifitas pengerusakan terhadap alam.

“Bukan hanya kasus tambang pasir illegal, aktifitas lainnya yang merusak alam juga akan kita pantau. Apalagi saat ini sedang musim hujan, daerah kita rawan banjir dan tanah longsor.

“Nanti kita akan lakukan penindakan dan penertiban jika ditemukannya kesalahan, akan berhadapan dengan hukum,” ucap Agus.

Dia juga menyebutkan, pihaknya tidak mau gegabah dalam menuntaskan persoalan tambang pasir darat ilegal dikawasan Bintan ini.

Menurut Agus masalah sosial akan muncul bila penertibannya dilakukan suka-suka, tapi saya pastikan seluruh aktifitas tambang pasir di Bintan tersebut belum ada mengantongi izin,” ucap Kasat Reskrim Polres Bintan ini.

Agus juga menambahkan, Satgas Bencana Alam Polres Bintan juga akan mengkaji rencana penutupan tambang pasir secara permanen dengan memikirkan dampak- dampak yang ditimbulkan.

Nantinya kami bersama pihak pertambangan dan perizinan serta pemerintah akan melihat dan mencari solusi jika harus dilaksanakanya penertiban.

“Rencananya kita upayakan secara persuasif terlebih dahulu, jika mentok barulah kita lakukan penindakan,” pungkasnya.

Pewarta : Muhamad Sukur

Recommended For You

Redaksi

About the Author: Redaksi

Media Investigasi Groups. Powered by Perwinsus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *