Ketua (KNST) Komunitas Nelayan Sondong Tanjungpinang, Samsudin.
KEPRI. Investigasipos.com, Tidak adanya sosialisasi yang jelas dari pihak Pemerintah Provinsi Kepri kepada Masyarakat nelayan penyondong udang Tanjungpinang, tiba tiba lingkungan tepi laut tempat mereka mencari makan di timbun begitu saja, tanpa ada ganti rugi yang diterima. Minggu, (24/2/2019).
Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Apakah pekerjaan Proyek Gurindam 12 sebesar ini tidak memiliki AMDAL? jika ada, kok bisa bisanya mengorbankan lingkungan hidup, tempat masyarakat kecil mencari makan tanpa ada kordinasi dan ganti rugi sebelumnya dari pihak Pemerintah, padahal pekerjaan itu sudah 6 bulanan berjalan. Aneh……..
Sementara. selain itu yang kami ketahui hingga saat ini baik melalui media cetak, berita Online, RRI dan Telivisi. Presiden RI Joko widodo selalu mengatakan, bahwa Pembangunan itu seutuhnya adalah untuk kepentingan dan mensejahterakan rakyat.
Sayangnya, Pernyataan Presiden itu penuh kontropersi, jika di kaitkan dengan kenyataannya di pekerjaan Proyek Gurindam 12 di Kepri ini. Yang dimaksud, “Mensejahterakan rakyat”. Rakyat yang mana ya pak? kok kami di disini diabaikan Gubernur begitu saja,” teriak nelayan penyondong udang.
Aktivitas Proyek Gurindam 12 yang sudah berjalan hampir 6 bulanan
“Anehnya sudah hampir 6 bulan Proyek penimbunan ini berjalan, namun sampai saat ini belum ada realisasi yang jelas dari Pemerintah Kepri. “Tak mungkin Gubernur tidak tau, sementara lokasi yang di timbun dekat betul dengan kediamannya. Emangnya Gubernur Kepri kemana saja? “tanya Udin (Ketua Komunitas Nelayan Sondong Tanjungpinang).
Sebut Udin, “Apakah sebelumnya dana anggaran APBD Kepri 2018, sebesar Rp. 87 Miliyar digelontorkan untuk pekerjaan Proyek Gurindam 12 ini tidak terserap dana ganti rugi untuk kami, nelayan sondong udang yang sudah dikorbankan tempat cari makannya ?
“Bukanlah niat kami tidak mendukung program Pemerintah dalam pembangunan, Bagaimana bisa lokasi tempat kami mencari udang/makan di timbun, tanpa ada realisasi dan kejelasan resmi dari Pemerintah, lalu kami diam dan tak berbuat apa apa.
Buktinya, ketika ada media Investigasipos.com yang ingin membantu dan mempasilitasi terkait kabar bagai mana kelanjutan penjelasan nasib kami, Pegawai PUPR Prov Kepri, Hendrija saat dihubungi melalui handphone seluler enggan berkomentar dan tidak mau menerima panggilan saat dihubungi.
( Wak kur)
