Beranda Berita Batam Ketua LKPK Kepri Soroti Satu dari Empat Temuan BPK di BP Batam

Ketua LKPK Kepri Soroti Satu dari Empat Temuan BPK di BP Batam

Ketua LKPK Kepri Soroti Satu dari Empat Temuan BPK di BP Batam

Selasa, 06 Juli 2021

Investigasipos.com | BATAM – Lembaga Komando Pemberantas Korupsi (Lembaga KPK) Kepri menyoroti 1 dari 4 masalah temuan BPK ditubuh BP Batam. Salah satunya terkait lahan/tanah terlantar.

Hal tersebut dikatakan Ketua Lembaga KPK Kepri, Kennedi Sihombing setelah menerima laporan dari warga dan pengusaha terkait persoalan lahan/tanah terlantar yang dikuasai BP Batam.

“Di Kepri, persoalan lahan/tanah terlantar banyak kita temukan dan menyita perhatian publik terutama di BP Batam, Tanjungpinang, dan Kab. Bintan,” kata Kennedi dihadapan sejumlah wartawan.

Untuk di BP Batam khususnya, banyak persoalan lahan/tanah terlantar yang belum terselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Akibatnya, tentu akan berpotensi pada penghambatan pembangunan dan perekonomian rakyat.

Karena itu, lanjut Kennedi. BP Batam perlu melakukan perbaikan seperti aspek administrasi, basis data pengelolaan lahan, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang telah diberikan alokasi lahan/tanah.

“Agar tak menghambat pembangunan serta perekonomian rakyat BP Batam harus segera melakukan perbaikan dari aspek administrasi, basis data pengelolaan lahan, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang telah diberikan alokasi lahan/tanah,” pungkas Kennedi.

Sebelnya di beritakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan empat persoalan di tubuh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Hal itu tertuang dalam Buku UU LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan.

Dalam keterangannya, Anggota V BPK, Bahrullah Akbar menegaskan empat persoalan ini perlu menjadi perhatian BP Batam agar tidak terulang di kemudian hari

Poto Ketua LKPK Kepri, Kennedi Sihombing saat menelusuri pengaduan tanah tanah terlantar

Temuan pertama, terkait banyaknya lahan/ tanah BP Batam yang terlantar. BPK meminta BP Batam untuk menyelesaikan masalah pengelolaan lahan secara tuntas dan menyeluruh.

Kedua, masalah terkait perjanjian kerja sama pemanfaatan aset dan pengelolaan fasilitas pelayanan di bandara serta pelabuhan serta
persoalan dalam pengelolaan air baku hingga air bersih di kawasan BP Batam.

Ketiga, temuan BPK atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang kurang ditetapkan atau belum dipungut. Hal ini berdampak pada penerimaan negara.

Di antaranya PNBP atas sewa layanan menara telekomunikasi pada badan usaha fasilitas dan lingkungan, kekurangan penerimaan PNBP pada badan usaha bandar udara dan badan usaha pelabuhan, serta sewa lahan yang digunakan untuk pemasangan reklame yang dipungut.

Keempat, temuan BPK atas kelebihan bayar yang dilakukan BP Batam terhadap belanja barang dan belanja modal. Hal ini terjadi karena pelaksanaan pekerjaan tak mematuhi ketentuan dan kontrak.

“Permasalahan ini terjadi pada pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari bagian anggaran lainnya,” jelas Bahrullah.

Sementara, Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK Achsanul Haq juga menjelaskan kelebihan pembayaran pada belanja modal yang dilakukan BP Batam. Terkait pembangunan jalan, apron, dan jaringan pipa.

Menurutnya, hasil cek fisik di lapangan menunjukkan sebagian pekerjaan tidak sesuai dengan kuantitas yang ada di kontrak dengan total Rp1,02 miliar.

“Akibat kurangnya pengawasan, temuan ini kerap terjadi setiap tahunnya,” tuturnya. (Sukur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here