Ketua Lsm P2KN, “Jika Tak Mampu Selesaikan Persoalan Nelayan, Gubernur Kepri Mundur Saja

Ketua Lsm P2KN Kepri, Kennedy Sihombing saat dikonfirmasi awak media

KEPRI. Investigasipos.com, Aksi demo “Tolak Reklamasi” oleh ratusan nelayan yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), di depan Kantor Gubernur Kepri, mendapat sorotan tajam dari Ketua Lsm P2KN Kepri, Kennedy Sihombing Rabu (6/2/19).

Menurut Kennedy, jika Gubernur Kepri tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dialami para nelayan ini, lebih baik mundur saja. Bagaimana bisa lokasi tempat mereka mencari makan dirusak dan ditimbun tanpa ada konvensasi yang jelas dari Pemerintah lalu mereka harus diam.

Meskipun sudah berulang kali Aksi demo “Tolak Reklamasi” ini dilakukan oleh Kelompok nelayan Bintan dan Tanjungpinang ke kantor Gubernur Kepri. Anehnya, tidak pernah sedikitpun mendapat perhatian serius dari Pemimpin daerah mereka, seperti Bupati Bintan dan Walikota Tanjungpinang, bagaimana Gubernur Kepri tidak besar kepala,” sebut Kennedi.

Aksi Demo Nelayan “Menolak Reklamasi” didepan gedung kantor Gubernur Kepri

Semestinya Pemerintah menjadi fasilitator bagi masyarakat nelayan sebelum memulai proyek reklamasi tersebut, dan lebih memperhatikan nasib para Nelayan yang terkena dampak dari pekerjaan itu.

“Kesejahteraan Rakyat Indonesia menjadi tanggung jawab kita semua khususnya Pemerintah, untuk itu kami sebagai salah satu Sosial Kontrol Lsm P2KN Kepri meminta kepada Bapak Gubernur Kepri agar menghentikan aktifitas reklamasi tersebut serta mengkaji kembali dampak dampak buruk akibat penimbunan tersebut,” ucap Kennedy.

Selain itu, Ketua Lsm P2KN Kepri juga menegaskan, akan turun bersama sama dengan teman teman Lsm lainnya untuk mengawal Aspirasi para nelayan yang dirugikan akibat adanya aktifitas PT. BAI dan Proyek Gurindam 12 tersebut yang berdampak buruk bagi pendapatan mereka.

Ketua Lsm P2KN Kepri (Baju abu abu) saat bersama menyaksikan Aksi Demo Nelayan

Bukan itu saja tambah Kennedi, dari hasil pantauan kami dilapangan terkait Reklamasi yang dilaksanakan Contohnya oleh PT BAI saat ini, bukan aktivitas reklamasi ratusan hektar laut saja yang dilakukan. Namun tambang pasir Ilegal mengunakan Kapal penyedot pasirpun dilakukan, apakah ini bisa? Dimana pengawasan pihak Pemerintah,” tegas Kennedy.

Begitu pula kaitannya dengan pekerjaan Proyek Gurindam 12 yang sedang berjalan, “Apakah bisa pesisir pantai hingga batas laut begitu luas ditimbun, tanpa ada penelitian yang mendalam sebelumnya. Bukan saja para nelayan yang dimiskinkan, habitat lingkungan hidup dilautpun hancur akibat reklamsi tersebut hal ini sudah jelas jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Poto aktivitas pengerukan pasir ilegal dilokasi PT. BAI  yang menggunakan kapal keruk tanggker

“Gubernur Kepri jangan diam saja, tolonglah selesaikan persoalan kami nelayan yang sudah dirusak tempat cari makannya, jika memang bapak tidak mampu menyelesaikan persoalan kami lebih baik mundur saja jadi Gubernur,” kata salah seorang orator demo.

Sementara itu, hingga berita ini di tampilkan wartawan kami belum berhasil menghubungi Gubernur Kepri. Begitu juga dengan Bupati Bintan, Apri Sujadi dan Walikota Tanjungpinang, Ayah Syahrul untuk dimintai tanggapanya terkait permasalahan ini.

(Wak Kur)

Recommended For You

Redaksi

About the Author: Redaksi

Media Investigasi Groups. Powered by Perwinsus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *