Beranda Aparatur Terbukti Dikorupsi Dana Desa, Menkeu Sri Mulyani: Kami Akan Hentikan Penyalurannya

Terbukti Dikorupsi Dana Desa, Menkeu Sri Mulyani: Kami Akan Hentikan Penyalurannya

Terbukti Dikorupsi Dana Desa, Menkeu Sri Mulyani: Kami Akan Hentikan Penyalurannya

Kamis, 13 Februari 2020, 13.00 Wib/ Kontributor- Editor: Muhamad Sukur

Investigasipos.com. JAKARTA – Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati tak akan segan-segan menghentikan penyaluran Dana Desa bagi desa yang kedapatan melakukan penyalahgunaan anggaran.

Ketegasan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang belum lama dirilis pemerintah.

Baca juga : Serahkan Kasus Jiwasraya ke Kejaksaan Agung, DPR: Langkah Menkeu Sudah Tepat

Tahun ini pemerintah pusat lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan Dana Desa.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti.

“Kalau desa bermasalah secara prinsipil, tentu alokasi Dana Desa tidak akan diberikan dulu atau dihentikan seperti yang sudah diatur dalam PMK terbaru,” tutur Primanto, Rabu (15/01/20) lalu.

Baca juga : MenKeu : APBD Banyak Habis Untuk PNS Pemda Saja

Seperti tertuang dalam pasal 47, disebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat menghentikan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya ketika desa melakukan penyalahgunaan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Penghentian penyaluran Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menkeu.

KMK akan diterbitkan setelah lembaga penegak hukum telah menetapkan status hukum kepala desa yang bersangkutan sebagai tersangka. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here