Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan
BATAM. Investigasipos.com, Kehadiran salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan, di Provinsi Kepri hendaknya mengingatkan para pemimpin daerah diwilayah ini, untuk lebih berhati hati dalam menjalankan tugas dan pungsinya. Khususnya H. Nurdin Basirun, sebagai komando pemerintahan tertinggi didaerah ini.
Banyak permasalahan di birokrasi pemerintahannya, yang berhubungan dengan kepentingan publik, seperti permasalahan pelayanan, angka kemiskinan serta pengangguran, menjadikan semua ini, bahagian dari beban yang harus dipikul Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun,” ucap Kennedy. Ketua Lsm Pemantau Pengunaan Keuangan Negara (P2KN) Kepri.
Menurut Kennedy, buruknya Pemerintahan Gubernur H. Nurdin Basirun saat ini tanpak jelas akibat sebahagian bawahannya yang bermasalah masih terus dipertahankannya seperti, Sekda Arif Fadillah, Abu Bakar Dinas PUPR, Amjon Distamben, Yeri Dinas LHK, Drs Tarmidi Biro Kesra, Nilwan Biro Humas serta pejabat lainnya yang bermasalah.
“Hendaknya dengan sisa waktu yang ada, demi untuk memajukan Kepri kedepan Gubernur, H Nurdin Basirun. Haruslah menempatkan tenaga SDM yang amanah dan berwawasan serta menganti pejabat yang bermasalah, agar nantinya dapat mengejar ketertingalan kinerja Gubernur sebelumnya,” Ucap Kennedi.
Banyaknya cuitan, keritikan buruk baik dimedia maupun di medsos yang di tujukan masyarakat kepada Gubernur Kepri, terkait bobroknya kinerja para bawahannya, hendaklah menjadi cermin dan motivasi Gubernur untuk melangkah lebih baik dan maju kedepan.
Ketua Lsm P2KN, Kennedi Sihombing
“Gubernur haruslah lebih selektip dalam memilih dan mencari pembantunya agar Visi dan Misi beliau yang disampaikan sebelumnya kepada masyarakat dapat tercapai. Untuk itu, faktor SDM yang punya integritas tinggi dan amanah sangat dibutuhkan dalam pembangun Kepri kedepan,” ungkap ketua Lsm P2KN.
Sebelumnya, pimpinan KPK Basaria juga menekankan, agar para kepala daerah di Kepri tidak mengambil dan meminta sesuatu untuk kepentingan pribadi, terkait yang lain lain. Kepala daerah harus menjaga wibawa serta bertanggung jawab pada jabatan yang diembannya, supaya masyarakat bangga memiliki seorang pemimpin yang amanah.
“Apabila penegak hukum dan aparat pemerintah itu amanah dalam menjalankn tugasnya, insyaallah rakyat akan makmur sejahtera, negara juga akan disegani dan dihormati oleh bangsa serta negara lain,” Ucap Basaria.
Hal ini disampaikanya saat acara peluncuran Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Online (SMPP) berlangsung di Kota Batam, Rabu (28/11/2018) di Hotel Planet Holiday.
Selain dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur dan KPK, peluncuran Pajak Online ini juga dihadiri Plt Gubernur Riau, H. Wan Thamrin Hasyim, Sekda Kepri, H TS Arif Fadillah, Wali Kota Batam H Muhammad Rudi, Bupati Bintan Apri Sujadi, Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul serta sejumlah Kepala Daerah dari Riau dan Kepri. (Sukur)
