Beranda Berita Bintan Presidium PKF Kepri Klarifikasi Persoalan Hukum Pelanggaran UU ITE

Presidium PKF Kepri Klarifikasi Persoalan Hukum Pelanggaran UU ITE

Presidium PKF Kepri
Klarifikasi Persoalan Hukum Pelanggaran UU ITE

Rabu, 09 Juni 2020

Investigasipos.com | BINTAN – Penetapan status hukum berkas perkara penyidik polres Bintan no. BP/10/lll/2021 atas dugaan pelanggaran UU ITE yang di sangkakan pada Ketua Persatuan Keluarga Flores Propinsi Kepri (PKF) Propinsi Kepri, menuai reaksi pimpinan presidium PKF Kepri.

Pada Situasi ini, secara prinsip kita tidak menjustifikasi siapapun baik secara personal maupun institusional, namun untuk tegaknya aspek kebenaran kronologi kasus yang di sangkakan pada Ketua Suku PKF Kepri secara organisatoris perlu menginformasikan secara detail substansi permasalahan ini, agar masyarakat umum, khususnya suku Flores di Kepri tidak tergiring pada opini yang keliru.

Demikian disampaikan Sekjen PKF Prov Kepri Patrisius Boli Tobi saat mengklarifikasi terkait kasus hukum yang saat ini sedang di dalami Jaksa penuntut umum atas pelimpahan berkas tahap 2/P21 pada KEJARI Bintan.

Peristiwa Kejadian

1. Persoalan bermula pada kira-kira awal bulan Nopember 2020, saat itu terjadi konflik sengketa lahan garapan warga yang terjadi di Kampung Masiran Desa Gunung kijang, Kec gunung kijang – Bintan yang kemudian berujung keributan dan perkelahian antara warga Flores dengan pekerja PT BAI yang juga warga Flores.

Sekjen PKF Kepri ini menjelaskan bahwa komunikasi yang terbangun di WA Grup PKF Kepri (Grup tertutup) yang adalah WA grup Warga Flores terjadi beberapa hal yang kemudian memicu miskomunikasi internal.

Ketua Besar PKF Kepri, Ignatius Toka Solly ,SH memberi atensi serta himbauan untuk menenangkan warganya dengan amaran pada voice note yang di postkan pada pagi hari di tgl 4 Nopember 2020.

Dalam Himbauannya divoice note Ignatius menjelaskan bahwa perselisihan paham berujung perkelahian bukan antara suku dengan suku atau paguyuban dengan paguyuban, tetapi persoalan personal.

PT memaksakan kehendak lalu memperalat karyawan yang bekerja di dalamnya kemudian dibackup oleh aparatur terutama Koramil di pimpin langsung Dandramil, ada foto dan ada gambar beredar… Inilah sepenggal kata dan kalimat dalam voice note itu, yang di sampaikan Saudara Ignatius Toka Solly, SH ketua PKF Prov Kepri.

Sekjen PKF Kepri, Patrisius Boli Tobi

2. Interaksi dalam komunikasi WA Grup ini terkait voice note sebagai amaran ketua PKF Kepri menenangkan warganya kemudian di bawa keluar oleh salah seorang anggota grup diteruskan ke beberapa orang yang kemudian digunakan sebagai alat bukti LP pencemaran nama baik, pelanggaran UU ITE dengan pelapor saudara Kapten Aswandi pada unit Tipiter Reskrim polres Bintan.

Personal hukum ini setelah di tetapkannya Ignatius Toka Solly sebagai tersangka melanggar pasal 45A ayat (2) UU no.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 28 ayat (2) UU no 11 tahun 2008, telah di upayakan beberapa kali mediasi baik secara personal maupun institusional TNI Angkatan Darat.

Dalam 2 kali mediasi yang di fasilitasi oleh Kanit Tipiter Reskrim polres Bintan, yang mengimplementasikan penerapan Restorasi justice sesuai Surat Edaran Kapolri, di hadapan Kanit Tipiter dan anggota Reskrim polres Bintan, saudara Kapten ASWANDI menyatakan menerima permohonan maaf saudara Ignatius Toka Solly, telah memaafkan dan tidak menuntut atas apa yang di sebutkan saudara Ignatius dalam voice note itu.

Dalam konteks prosedural penyidikan perlu ada surat pencabutan laporan oleh pelapor sebagai dasar penghentian penyidikan atas kasus ini.

PKF Prov Kepri secara kelembagaan menyurati Dandim 0315 Bintan permohonan audiensi di respon oleh Dandim 0315 Bintan, teragenda yang kemudian pertemuan ini di batasi oleh standar prokes covid19 sehingga hanya 3 orang utusan menghadiri pertemuan ini.

Dalam audiensi ini Ignatius Toka Solly, SH bersama pimpinan presidium menyampaikan permohonan maaf secara langsung pada Dandim 0315 Bintan, komunikasi berjalan dengan baik.

3. Persoalan hukum dalam penanganan perkara pelanggaran UU ITE ini terus bergulir sebab pencabutan laporan polisi tidak dpt di lakukan oleh saudara Kapten Aswandi sebagai dasar penghentian penyidikan oleh unit Tipiter Reskrim polres Bintan.

Saudara Ignatius Toka Solly, SH Ketua PKF Prov Kepri tetap kooperatif dalam menjalani proses ini, tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri. Dalam posisi sebagai tersangka tidak di lakukan penahanan oleh Reskrim polres Bintan.

Klarifikasi Persoalan Hukum Pelanggaran UU ITE

4. Saat pelimpahan berkas perkara penyidikan tahap 2 pada KAJARI Bintan, Saudara Ignatius di dampingi pimpinan presidium PKF Prov Kepri, Patrisius Boli Tobi, Aloysius Dhango S.Fil. Beny Gambut , ikut juga Garda Muda PKF Kepri, Bung Roimanus dan anggota Garda.

Pada tahap ini, pimpinan presidium PKF Kepri berupaya untuk meminta pada jaksa agar tidak di lakukan penahanan dan telah menyodorkan Surat Pernyataan Penjamin pada Jaksa, namun hal ini tdk di respon secara baik.

Surat perintah penahanan di tanda tangani oleh KAJARI Bintan yang akhirnya menetapkan penahanan saudara Ignatius Toka Solly, SH.
Surat perintah penahanan no. : Print 504/L.10.15/Eku.2/06/2021.

5. Upaya menggunakan hak hukum untuk juga melaporkan pelaku penyebar informasi elektronik dalam kaitan dengan kasus ini telah di lakukan oleh Saudara Ignatius Toka Solly bersama pimpinan presidium PKF Kepri pada Satreskrim polres Bintan sebanyak 2 kali, namun tidak di terima.

Pada sesi ini presidium PKF Prov Kepri mengajak dan menghimbau pada siapa saja baik itu anggota keluarga suku Flores d Kepri maupun masyarakat umum, agar kita ikuti dan taati proses hukum yang sedang berjalan sampai pada tahap persidangan di pengadilan.

Fakta dan bukti bukti materil akan kita sampaikan dalam proses persidangan agar memberi kontribusi bagi pengungkapan kebenaran dan keadilan.

Kita ikuti proses ini ,taat pada ketentuan hukum dan Allah Tuhan yang maha pengasih, pasti melihat ini dan mendelegasikan pada hakim untuk memutus perkara ini dengan Adil dan Benar.

Personal ini juga telah di bawa oleh pimpinan presidium PKF Prov Kepri dengan menyurati DPRD Propinsi Kepri tertanggal 7 Mei 2021 untuk agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan saat ini telah teragenda pada Komisi hukum DPRD Kepri, di jadwalkan pada hari Kamis 10 Juni 2021 jam 10:00 WIB, agenda RDP dan peninjauan lokasi Sengketa lahan warga dengan PT BAI.

Salam Basodara, Sekjen PKF Kepri
Patrisius Boli Tobi.
Depkumham presidium PKF Kepri. Aloysius Dhango, S.Fil. (Sukur)

1 KOMENTAR

  1. Berkaitan dengan persoalan ini,maka kami warga NTT,hanya mengikuti proses hukum yang berlaku,karna hukum dunia suda sedang beejalan.dwmi kian juga hukum langit dan bumi, .penguasa bumi dan langit tidak tutup mata dan tutup telinga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here