Beranda Berita Tanjungpinang Hilangkan Multitafsir Pasal Karet, Menko Polhukam Revisi UU ITE

Hilangkan Multitafsir Pasal Karet, Menko Polhukam Revisi UU ITE

Menko Polhukam, Mahfud MD (Fhoto Antara)

Rabu, 09 Juni 2021

Investigasipos.com | Tanjungpinang – Revisi UU ITE menjadi agenda Pemerintah dalam jangka pendek untuk memperbaiki aturan hukum di dunia digital. Sedangkan jangka panjangnya pemerintah berencana akan membuat Omnibus Law di bidang elektronik.

Hal itu disampaikan lansung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam disiarkan di Youtube Channel Kemenko Polhukam, Selasa (08/6) kemarin.

Mahfud menyatakan, revisi UU ITE akan dilakukan terbatas. Dan dalam hal ini Mahfud MD mengaku bahwa Presiden Joko Widodo sudah setuju dan memberikan Restunya.

“Rencana revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan dilakukan kepada yang menyangkut substansi, dan sudah diberi taukan kepada Presiden Joko Widodo. Beliau setuju dan merestuinya,” kata Kemenko Polhukam dalam siarannya.

Mahfud menjelaskan, ada empat pasal yang akan direvisi. Revisi itu untuk menghilangkan multitafsir atas pemberlakuan pasal yang sering disebut dengan pasal karet.

Adapun 4 pasal yang akan direvisi yakni pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36 ditambah satu pasal yaitu pasal 45 C. Dari semua pasal-pasal tersebut kerap diminta publik untuk direvisi sebab, menimbulkan diskriminasi dalam penerapannya.

Selain itu, Revisi juga mencakup enam masalah terkandung dalam UU ITE antara lain soal ujaran kebencian yang akan diperjelas sehingga tidak multitafsir.

Mahfud mencontohkan, frasa mendistribusikan akan ditambah menjadi mendistribusikan dengan maksud diketahui umum artinya jika mendistribusikan informasi di kalangan sendiri bersifat pribadi tidak bisa dikatakan sebagai pencemaran atau sebagai fitnah.

“Sehingga revisinya itu secara substansi menambah kalimat, memperjelas maksud dari istilah-istilah yang ada di Undang-Undang itu,” tegas mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) ini.

Selanjutnya revisi juga dilakukan pada pasal terkait kebohongan, judi online, kesusilaan, pengawasan seks melalui online, fitnah, juga hinaan. Definisi masing-masing frasa juga bakalan diperjelas.

Mahfud juga menjamin, revisi UU ITE tidak akan melebar. Revisi hanya pada pasal-pasal karet yang selama ini dinilai menimbulkan diskriminasi. Revisi UU ITE akan dimasukkan dalam proses legislasi.

“Yang satunya selesai laporan ke Presiden dan ini akan dimasukan melalui proses legislasi dan akan dikerjakan Kemenkum HAM untuk penyerasian atau untuk sinkronisasi,” paparnya.

Diketahui, Pengkajian revisi ini diikuti 55 orang dan terlibat dalam diskusi intensif yang mana diantaranya Wamenkum HAM, Ketua Harian Kompolnas, perwakilan pelapor, korban, aktivis, insan pers, praktisi, hingga anggota DPR.

Ada juga terdapat enam lembaga yang turut terlibat yaitu Kemenkominfo, Polri, Kejaksaan Agung, MA, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kemenkum HAM.

“Prinsipnya presiden minta agar revisi Undang-Undang ini segera disampaikan ke Menkumham untuk dibawa ke proses legislasi,” Pungkasnya. (Sukur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here