Beranda Berita Tanjungpinang Tanggapi Dakwaan JPU, Ini Eksepsi yang Disampaikan Tim Kuasa Hukum Agus

Tanggapi Dakwaan JPU, Ini Eksepsi yang Disampaikan Tim Kuasa Hukum Agus

Perlu menjadi catatan dan perhatian Bagi Hakim dalam memutuskan persoalan Hukum, khususnya yang menimpa para warga petani di Kabupaten Bintan. Karena diduga proses hukum yang dialami para warga petani selama ini sarat dengan Kriminalisasi yang dilakukan oknum-oknum Penegak Hukum yang nakal.

Senin, 16 Agustus 2021

Investigasipos.com | Tanjungpinang (Kepri) – Tim Kuasa Hukum terdakwa Agus alias Agus Priadi Bin Harijo, membacakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Keberatan itu terkait Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : 26/BINTAN/Eku.2/06/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang telah dibacakan JPU pada hari Senin, 09 Agustus 2021 kemarin.

“Mendakwa Terdakwa Agus Priadi dengan Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” sebut Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya didepan majlis hakim Senin, 09 Agustus 2021 kemarin.

Dalam eksepsinya Tim Kuasa Hukum yang dikomandoi Advokat Batu Bara menyoalkan, seperti yang kita dengar di persidangan, JPU membacakan surat dakwaannya yang merupakan dakwaan alternatif, biasanya dakwaan ini di susun secara alternatif dan menunjukkan bahwa JPU tersebut ragu-ragu menerapkan Pasal mana dari perbuatan yg dilakukan terdakwa.

M. Yahya Harahap, S.H. menyebutkan mungkin dari hasil penyidikan, Penuntut Umum, ragu untuk menentukan secara pasti kejahatan pidana mana yang tepat didakwakan kepada pelaku. (Vide : Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 2008 Halaman : 400).

Dalam keterangannya menurut pendapat Van Bemmelen mengatakan dakwaan alternatif dibuat dalam hal :

1). Penuntut Umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana yang dilakuakan akan terbukti nantinya di Pengadilan.

2). Penuntut Umum meragukan ketentuan Pidana mana yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti kesalahannya. (Vide : Andi Hamzah, S.H dan Irdan Dahlan, Surat Dakwaan, 1987, Halaman 52).

Dalam kesempatan eksepsi itu kepada Majelis Hakim dan JPU Tim kuasa hukum Agus juga menyampaikan,

Pasal 143 ayat (2) b KUHAP yang secara tegas menyatakan, Penuntut Umum “membuat surat dakwaan yang berisi uraian secara Cermat, Jelas dan Lengkap mengenai tindak pidana yg didakwakan.

Hal itu tentu dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, memberikan batasan akan syarat pengajuan dan penyusunan surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap sebagai persyaratan materil bagi surat dakwaan itu.

Memang tidak kita temukan dalam penjelasan dari Pasal 143 KUHAP, akan tetapi hal ini dapat kita lihat dari beberapa literatur pendapat para ahli yang telah diakui dan diikuti dalm praktek peradilan.

Perbuatan surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap tersebut adalah merupakan prinsip yang harus dipenuhi dan terdapat dalam hukum acara pidana yang berlaku.

Apabila hal diatas tidak dipenuhi, berakibat pada pengajuan perkara terhadap orang atau pihak yang hanya dijadikan kambing hitam, bukan diajukan terhadap orang yang seharus bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu tindak pidana, yang berakibat terhadap timbulnya keberatan orang yang diajukan tersebut.

Dan ini jelas merupakan awal dari kehancuran proses dan hukum itu sendiri. Mengingat “Criminal Justice System”, maka yang bertanggung jawab terhadap hancurnya proses peradilan adalah seluruh unsur penegak hukum.

Jika keberatan yang kami ajukan ternyata nantinya ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka nantinya pengajuan keberatan ini mempunyai makna,” tutur Advokat Batu Bara

Selain itu, hal ini juga dapat dijadikan sebagai pembuka tabir permasalahan kasus sebenarnya yang tertuang dalam dakwaan tersebut, atau setidak-tidaknya sejak awal tidak dapat dilihat warna yuridis yang profesioanal atau tidak dari JPU dalam meneliti dan menyimak yang tertuang dalam surat dakwaan tersebut.

Untuk keberatan ini kami yakin Majelis Hakim yang mulia akan menilai positif dan akan memperhatikan dengan serius secara bijak serta objektif keberatan yang diajukan ini sesuai dengan prinsip peradilan yang baik, jujur dan adil.

Dan ini harus ditunjang oleh upaya optimal dari seluruh unsur aparat dan pilar penegak hukum yang berperan di pengadilan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik agar fungsi hukum dapat terlaksana sesuai dengan ketentuannya.

Sebagaimana yang kita ketahui, Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (rechtstaat), bukan Negara Kekuasaan (machtstaat). Sebagai suatu Negara Hukum, maka seharusnya, tidak satupun proses hukum terhadap warga negara dapat dilakukan dengan tidak berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kasus ini kepada Majelis Hakim kami berharap benar-benar bertindak adil dan berpegang kepada azas praduga tak bersalah, azas hak didepan hukum (equality before law) serta azas peradilan yang jujur (fair),” pinta Batu Bara.

Kami berharap dalam
dakwaan JPU batal demi hukum Karena Surat Dakwaan Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menegaskan surat dakwaan harus berisi “Uraian secara cermat , jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”

Surat dakwaan Penuntut Umum harus cermat, jelas dan lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan. Penafsiran yang umum diberikan terhadap ketentuan ini: penuntut umum harus menguraikan secara lengkap dan jelas :

Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu persatu. Menyebut dengan cermat, lengkap dan jelas “cara” tindak pidana dilakukan menyebut keadaan yg melekat pada tindak pidana yamg ditujukan.

Contoh, terdakwa didakwa membunuh, tetapi surat dakwaan tidak menyebut secara jelas bagaimana cara pembunuhan dilakukan Terdakwa (Vide : M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 1985, hlm.395).

Bahwa untuk mempertegas apa yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap sebagiamana disebutkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf (b) KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan itu harus disebutkan apa yang sebenarnya dilakukan Terdakwa, bukan hanya terbatas pada unsure delik, tetapi meliputi bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana (Vide : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP oleh M. Yahya Harahap, S.H, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2000, hlm.128 alinea kedua).

Bahwa selanjutnya pengertian :

Cermat, yaitu penggambaran dari suatu perbuatan yang penuh ketelitian dan ketidaksembarangan berbuat yang dilakukan dengan penuh hati-hati yang disertai suatu ketajaman dan keteguhan memperhatikan patokan yang telah dipatokkan sesuai dengan kepentingan yang dituju.

Jelas, yaitu tidak menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan semuanya serta terang dan tidak ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau ditafsirkan lagi.

Lengkap, yaitu komplit atau cukup maksudnya tidak ada yang cicir atau tercecer atau ketinggalan, semuanya ada. ( Vide : pedoman dasar pembuatan surat dakwaan dan suplemen, oleh A. Sutomo, S.H, Penerbit Pradnya Paramita, cetakan kedua tahun 1990 halaman 10 dn 11)

Disini kami (Tim Kuasa Hukum Agus) menilai ahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya hanya menguraikan tentang Terdakwa telah melakukan tindak pidana “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan secara rinci beberapa hal/kejadian yang merupakan unsur/peristiwa hukum penting terkait dengan perkara a quo, diantaranya : Sdra. Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan bagaiman cara Terdakwa melakukan tindak pidana.

Lalu dalam surat dakwaan JPU menyebutkan alinea 2 : berawal sekitar bulan maret 2021 Terdakwa melakukan penggarapan atau pembukaan lahan dengan cara menebang pohon serta menebang semak-semak menggunakan (1) satu buah cangkul dan satu buah parang…dst… kemudian Terdakwa mengumpulkan atau menumpukkan hasil tebangan tersebut menjadi beberapa tumpukan.

Setelah tumpukan tersebut kering, Terdakwa langsung membakarnya agar menjadi bersih untuk digunakan bercocok tanam atau aktivitas perkebunan.

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 april 2021 sekitar pukul 12.00 Wib terdakawa dan saksi Suhardi sedang berada didalam lahan milik PT. BMW tersebut. Terdakawa membakar 3 (tiga) tumpukan ranting-ranting dan daun-daunan yang sudah Terdakwa tumpukkan dari bulan maret 2021.

Bahwa sekitar pulul 15.30 Wib saat saksi Suwito alias mbah Wito sedang beristirahat dipondok dekat kebun saksi dan melihat api telah membakar lahan milik PT. BMW tersebut, yang disebabkan 3 tumpukan ranting dan daun kering yang dibakar oleh Terdakwa menyebar dan meluas disekitar lahan, dimana lokasi tersebut telah terjadi kebakaran seluas + 5 (lima) Ha, dan kebakaran tersebut mengakibatkan pencemaran udara, mengganggu aktivitas warga lainnya dan menimbulkan kerentanan terhadap kesehatan masyarakat sekitar.

Dari uraian Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum tidak cermat yaitu :

Terdakwa sudah lama memanfaatkan lahan untuk berkebun dilokasi tersebut dan sudah beberapa kali (3) panen kacang tanah, cabai, pisang, saat ini kacang tanah Terdakwa harus dipanen bulan Juli 2021, sudah ditanan durian, kelengkeng sudah berumur + 3,5 tahun, kebun Terdakwa bersebelahan dengan kebun saksi Suwito alias mbah Wito kebun nenas dan sekeliling sudah menjadi kebun para petani.

Jaksa Penuntut Umum tidak ada menyebutkan dasar kepemilikan PT. BWM, diatas lahan/lokasi tersebut apakah ada sertifikat hak milik atau Sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat hak guna usaha, dan jika ada sertifika HM,HGB,HGU nomor berapa dan tahun berapa dan lokasinya dimana? Sehingga PT. BMW tidak mempunyai kwalifikasi sebagai pihak korban yang dirugikan.

Benar Terdakwa melakukan pembersihan dan pembakaran atas 3 (tiga) tumpukan ranting dan daun-daun kering untuk selanjutnya ditanam kopi, akan tetapi 3 tumpukan yang dibakar itu tidak mengakibatkan terbakarnya lahan yang diakui milik PT.BWM seluas + 5 (lima) Ha, bila perlu mohon dilakukan sidang pemeriksaan setempat.

Pembakaran ketiga tumpukan ranting dan dauntersebut tidak mengakibatkan pencemaran udara, mengganggu aktivitas warga lainnya, dan menimbulkan kerentanan terhadap kesehatan masyarakat sekitar, karena lokasi tersebut jauh dari pemukimam jaraknya + 10 sampai dengan 15 Km.

Bahwa dari penafsiran pasal 143 ayat (2) huruf b yang mengaharuskan Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk menguraikan secara lengkap dan jelas semua unsur delik yang dirumuskandalam pasal pidana yang didakwakan secara cermat disebut satu persatu, maka jelas surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang mengakibatkan surat dakwaan dimaksud batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Bahwa dari pengertian cermat, Jelas dan Lengkap tersebuat diatas dan bila dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terutama tentang bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa sehingga didakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau suatu koorporasi, menunjukkan dan membuktikan bahwa dakwaan sdr.Jaksa Penuntut Umum adalah tidak jelas dan tidak terang sehingga tidak memenuhi unsur cermat, Jelas dan Lengkap yang diminta/ diharuskan oleh pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dengan demikian surat dakwaan tersebut adalah batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 143 ayat (3).

Surat Dakwaan Penuntut Umum dibuat dan disusun secara Copy Paste.

Bahwa isi dakwaan kedua yang dibuat dan disusun oleh penuntut umum hanyalah merupakan copy paste (salinan ulang) dari dakwaan pertama tanpa ada perubahan dan tanpa ada penekanan serta tidak jelas tindak pidana mana atau apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah sama pada dakwaan pertama dengan dakwaan kedua sebab masing-masing tindak pidana berdiri sendiri, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menyebutkan perbuatan Terdakwa agus priadi dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua adalah sama akan tetapi salam dakwaan kedua, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan dilakukan para Terdakwa dalam arti dalam perkara a quo bukan saja Terdakwa pelakunya tapi ada Terdakwa lain.

Bahwa dengan demikian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sebenarnya tidak mengetahui secara jelas bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana dan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian surat dakwaan penuntut umum adalah kabur (obscuur libelli),” tegas Advokat Batu Bara.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan :

Menerima dan mengabulkan keberatan penasehat hukum Terdakwa Agus priadi alias Agus Bin Harijo untuk seluruhnya

Menyatakan demi hukum bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan karena itu berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP harus dinyatakan batal demi hukum

Menyatakan demi hukum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard),” pungkasnya. (Sukur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here